Kelompok aktivis yang tergabung dalam Presiden Prabowo Bersama Rakyat (PPBR) mengungkap temuan mengejutkan terkait legalitas perjudian di Indonesia, (16/11/2024). (tim)
SHARE
Jakarta (mediapesan) – Pemerintah terus menggencarkan pemberantasan judi online sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, yang menjadikannya salah satu program utama Asta Cita.
Namun, kelompok aktivis yang tergabung dalam Presiden Prabowo Bersama Rakyat (PPBR) mengungkap temuan mengejutkan terkait legalitas perjudian di Indonesia.
Dalam konferensi pers bertajuk “Apakah Perjudian Di Legalkan Secara Khusus dan Eksklusif?” yang digelar di Barocks Cafe, Jakarta Selatan, Sabtu (16/11), PPBR mengklaim bahwa aktivitas perjudian tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kode 92000.
Kode ini mencakup aktivitas seperti penjualan tiket lotere, pengoperasian kasino, mesin perjudian, taruhan daring, hingga website perjudian virtual. Hal ini menunjukkan adanya celah hukum yang memungkinkan legalisasi aktivitas perjudian, ujar Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator PPBR, yang juga mewakili JAKI Kemanusiaan Inisiatif.
- Advertisement -
Jasa Backdrop Jogja
Ia menyebut, terdapat dugaan penyelundupan aturan hukum yang membuat aktivitas perjudian menjadi legal secara eksklusif, meski melanggar peraturan perundang-undangan yang melarang perjudian.
Celah Hukum dan Dampaknya
Yudi juga mengungkap bahwa celah hukum ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, termasuk bisnis perjudian online dan offline, yang beroperasi tanpa tersentuh hukum.
Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan perintah Presiden yang menegaskan judi online adalah musuh negara.
Hartsa Mashirul dari Indonesian Club, turut hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan data mencengangkan terkait transaksi judi online.
Laporan PPATK menunjukkan angka fantastis: Rp104,42 triliun pada 2022, Rp137,05 triliun pada 2023, dan melonjak menjadi Rp174,56 triliun pada semester pertama 2024. Bahkan, anak-anak di bawah usia 10 tahun kini turut menjadi korban, katanya.
Tuntutan kepada Aparat Penegak Hukum
PPBR mendesak pemerintah, khususnya Kapolri, Jaksa Agung, KPK, dan Menteri Komunikasi dan Digital, untuk menuntaskan pemberantasan perjudian hingga ke akarnya.
Kami meminta penyelidikan terhadap dugaan kriminalisasi aturan KBLI 92000. Jika terbukti ada pelanggaran, semua aset hasil kejahatan harus disita, tegas Ibrahim Martabaya dari Barisan Relawan Tangguh Prabowo Subianto (BARET 08).
Selain itu, PPBR juga meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa melawan perjudian sebagai panduan moral masyarakat.
Presiden Prabowo telah menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk memberantas perjudian sebagai bagian dari program prioritasnya.
Menteri Komunikasi dan Digital, bersama Kapolri, terus melakukan penindakan tegas terhadap pelaku judi online.
PPBR: Rakyat dukung Prabowo berantas judi.
Namun, kasus ini menunjukkan bahwa pemberantasan tak hanya membutuhkan aksi lapangan, tetapi juga reformasi menyeluruh terhadap sistem hukum dan regulasi yang ada.
Kami berharap seluruh aparat penegak hukum menggunakan segala instrumen, termasuk melibatkan TNI jika diperlukan, pungkas Ibrahim.
Temuan ini menjadi sorotan penting di tengah upaya pemberantasan judi, sekaligus menimbulkan pertanyaan besar: apakah ada celah hukum yang sengaja disusupkan untuk melegalkan perjudian?
Warga berharap transparansi dan tindakan tegas demi tegaknya keadilan. ***
