Makassar (mediapesan.com) – Musyawarah Besar (Mubes) ke-III Kerukunan Keluarga Besar Nusa Tenggara Timur (KKB NTT) mengusung tema “Restrukturisasi Organisasi Mewujudkan KKB NTT Sebagai Organda Berbasis Etnik” telah berlangsung pada Minggu 17 September 2023 di Swiss Belinn Panakkukang, Kota Makassar.
Dalam Mubes ke-III yang digelar di Swiss Belinn Panakkukang, Prof Dr Pius Nalang kembali terpilih menjadi Ketua Umum Kerukunan Keluarga Besar (KKB) Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2023-2028.
“Berkat solid dan kerjasama yang yang kuat dari teman-teman KKB NTT, maka Pius Nalang kembali terpilih sebagai ketua. Ini babak baru untuk kita akan lagi berjuang, dan salahsatu perjuangan itu adalah menghadirkan sekretariat KKB NTT,” ujar panitia dan para peserta kegiatan tersebut kepada mediapesan.com.
Selanjutnya, Prof Dr Pius Nalang ketua KKB NTT terpilih mengatakan, pemilihan Ketua KKB NTT ini menggunakan metode musyawarah dan mufakat secara rembuk kekeluargaan.
- Advertisement -
“Masukan serta pertimbangan dari teman-teman, mereka sepakat untuk memilih ketua yang mampu menjalankan kepengurusan agar berjalan dengan baik. Jadi keberhasilan kepengurusan di dasari kerja sama dan solidaritas yang kuat semua pihak. Kita akan mampu mengatasi semua persoalan yang di alami masyarakat NTT di Sulawesi Selatan ini,” tutur Pius Nalang.
Kemudian anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Nasdem Mario David yang turut hadir mengatakan, Musda KKB NTT memang luar biasa karena memang diaspora keluarga NTT di Kota Makassar ini sangatlah besar, maka dari itu harus dinaungi dan di supporting organisasinya yang besar dan mapan.
“Mereka ini memang sudah dua dan tiga periode dalam organisasi, tetapi belum tajam dari segi pengelolaan organisasi. Bersyukur hari ini sudah dilaksanakannya mubes dan sementara sudah ada pengurusnya,” ungkap Mario.
Anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Nasdem.
Mario juga berharap pengurus segera menyusun program kerja (proker) dan mulai disinergikan dengan pemerintah kota (pemkot).
“Karena pada dasarnya, apapun organisasi yang tidak bersinergi dengan pemerintah tak akan berjalan program kerjanya dengan lancar. Karena dana yang besar ada pada pemerintah, nah keluarga besar diaspora NTT yang ada di Kota Makassar itu membayar pajak, maka mereka sesungguhnya bukan lagi masyarakat NTT tetapi sekarang mereka ini adalah masyarakat Makassar yang keturunan NTT,” ujarnya.
Lanjut Mario, bahwa di sini ada warga masyarakat Batak, Tionghoa, Manado, Bugis tetapi ber-KTP Makassar, oleh karena itu mereka bisa mengakses anggaran-anggaran yang ada di kota ini, karena mereka bayar pajak pada Pemkot Makassar.
