mediapesan.com | Program Prioritas Penjabat (Pj) Bupati Enrekang, H. Baba, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), kini menghadapi kritik tajam dari para ASN.
Saat dilantik, H. Baba berkomitmen untuk memprioritaskan peningkatan kinerja ASN yang sejalan dengan pemberian TPP.
Namun, harapan tersebut tampaknya sirna seiring dengan kenyataan di lapangan.
Seorang ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Enrekang, yang meminta namanya dirahasiakan, mengungkapkan kekecewaannya.
- Advertisement -
Janji manis Pj. Bupati sempat membuat kami bersemangat untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan, ujarnya.
Namun, kenyataan pahit datang ketika TPP yang dijanjikan hanya dibayarkan selama dua bulan, meskipun awalnya dijanjikan untuk enam bulan.
Pemantauan kedisiplinan dan kehadiran ASN dilakukan melalui aplikasi bernama “DANGKE” (Digitalisasi Absensi dan Kinerja ASN Enrekang).
Aplikasi ini dirancang untuk mengontrol aktivitas, mengukur kinerja, dan membangun rasa percaya di antara pegawai.
Namun, setelah bulan keempat, aplikasi tersebut tidak lagi digunakan secara efektif.
ASN merasa motivasi mereka menurun, dan kinerja mulai terpengaruh karena janji pembayaran TPP yang tak kunjung terealisasi.
DANGKE ini dianggarkan ratusan juta rupiah, tetapi fungsinya tidak maksimal. Ternyata, aplikasi ini masih dapat dikendalikan oleh admin di tiap OPD, tambah sumber tersebut.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah (BPKAD) Enrekang, Permadi Hasan, mengakui bahwa TPP yang dimaksud baru dibayarkan selama dua bulan.
TPP tergantung dari kemampuan APBD. Saat ini, kondisi APBD hanya mampu membayar dua bulan TPP, meskipun sudah dianggarkan untuk enam bulan, jelasnya.
Permadi juga berharap, “Siapa tahu di akhir tahun APBD kita meningkat dan kita bisa membayarkan TPP lebih banyak.”
Namun, hingga saat ini, kepercayaan ASN terhadap program ini mulai menurun, dan janji yang semula menjadi harapan kini dianggap sebagai janji palsu.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan ASN, dan apakah program-program prioritas seperti ini dapat benar-benar direalisasikan untuk meningkatkan kualitas hidup pegawai negeri di Enrekang. ***
