Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menggelar rapat koordinasi yang berlangsung pada tanggal 7-8 Mei 2024 lalu di Merlynn Park Hotel Jakarta ini menjadi ajang penting untuk membahas persoalan banjir yang semakin kompleks.
SHARE
mediapesan.com | Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menggelar rapat koordinasi guna memperkuat kapasitas lembaga daerah dalam menyusun program kerja untuk tahun anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung pada tanggal 7-8 Mei 2024 lalu di Merlynn Park Hotel Jakarta ini menjadi ajang penting untuk membahas persoalan banjir yang semakin kompleks.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Suprayitno, menyampaikan bahwa penanganan banjir merupakan persoalan yang membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan.
Banjir bukan hanya persoalan teknis, namun juga melibatkan berbagai aspek dan dimensi, serta melibatkan banyak pemangku kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, ujarnya.
- Advertisement -
Jasa Backdrop Jogja
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Jumat (10/5/2024), Suprayitno menjelaskan bahwa penanganan banjir memerlukan kerjasama lintas sektoral antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.
Untuk itu, pemerintah pusat tengah meningkatkan upaya penanganan dan pengurangan kerentanan kota terhadap banjir melalui National Urban Flood Resilience Project (NUFReP).
NUFReP merupakan program yang bertujuan mengurangi risiko banjir di beberapa kota terpilih melalui langkah-langkah terintegrasi.
Melalui program ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan koordinasi lintas kota/kabupaten dalam pengelolaan risiko banjir perkotaan.
Suprayitno juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dalam mencapai tujuan program nasional tersebut.
Untuk itu, Ditjen Bina Pembangunan Daerah berupaya untuk memaksimalkan pembinaan kepada pemerintah daerah melalui fasilitasi dukungan dan bimbingan teknis, tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah melalui pembentukan Tim Koordinasi Program Ketangguhan Banjir Perkotaan di lima kota terpilih, yaitu Kota Medan, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota Manado, dan Kota Bima.
Sementara itu, pembentukan tim koordinasi di Kota Gorontalo direncanakan akan dilaksanakan tahun ini.
Tim koordinasi ini memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di daerah, sehingga penanganan banjir dapat terfokus pada lokasi sasaran yang ditentukan.
Ditjen Bina Pembangunan Daerah akan memfasilitasi pemerintah kota terpilih dalam penyusunan Program Kerja Tim Koordinasi Ketangguhan Banjir Perkotaan serta rencana kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan oleh OPD di masing-masing daerah pada tahun anggaran 2024 ini, pungkas Suprayitno.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah pusat, seperti Bappenas, Kementerian PUPR, dan Kemendagri, serta perwakilan dari pemerintah daerah, yaitu Kota Bima, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota Medan, Kota Manado, dan Kota Gorontalo.
Semua pihak berkomitmen untuk bekerja sama dalam penanganan banjir secara terintegrasi guna mencapai hasil yang maksimal. ***
