Mediapesan | Bogor – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan perlunya perubahan pendekatan pembangunan di kawasan metropolitan, khususnya Jabodetabek, dari model terfragmentasi menuju pembangunan berbasis aglomerasi.
Ia menilai pendekatan lama yang terlalu fokus pada batas administratif sudah tak relevan dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan pertumbuhan megakota.
Hal itu disampaikan Bima saat menjadi narasumber pada Borderline Economic Summit 2025 bertema “Harmonisasi Perencanaan dan Implementasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Perbatasan” yang digelar di Hotel Pullman Vimala Hills, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/12/2025).
- Iklan Google -
“Ini tentang aglomerasi. Cara pandangnya beda sekarang. Selama ini fokusnya pada batas wilayah, tapi sekarang kita perlu melihat kawasan sebagai satu kesatuan,” kata Bima.
Ia menambahkan bahwa mobilitas, ekonomi, dan pertumbuhan penduduk yang semakin dinamis menuntut koordinasi lintas daerah yang tak bisa diselesaikan secara sektoral.
Tantangan Megakota dan Pemerintahan Efektif
Bima menekankan bahwa kawasan seperti Jabodetabek membutuhkan kepemimpinan daerah yang berani dan adaptif.
Jasa Pembuatan Website Berita
Menurutnya, negara-negara seperti Cina, Korea, Taiwan, dan Vietnam mampu melesat karena memiliki pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap perkembangan kawasan metropolitan.
“Ini babak baru pengelolaan pemerintahan negara,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai model kawasan yang dirancang terintegrasi sejak awal, dengan konsep ten minutes city yang memudahkan mobilitas dan efisiensi tata ruang.
- Iklan Google -
Model serupa, kata Bima, penting diterapkan dalam perencanaan kawasan Jabodetabek.
Isu Lintas Wilayah dan Peran Dewan Aglomerasi
Bima menyoroti sejumlah sektor yang menurutnya tidak bisa lagi diselesaikan oleh satu daerah saja.
Mulai dari manajemen sampah kawasan, transportasi terpadu, mobilitas harian penduduk, hingga ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif.
Ia juga mengingatkan pentingnya optimalisasi peran Dewan Aglomerasi, terutama dalam memastikan keselarasan perencanaan, penganggaran, dan penataan ruang lintas kabupaten/kota.
Menurutnya, efektivitas dewan ini akan menjadi kunci untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan dan memaksimalkan potensi ekonomi kawasan metropolitan.
Penandatanganan Protokol Bogor 2025
Dalam agenda tersebut, turut dilakukan penandatanganan Protokol Bogor 2025, MoU, serta perjanjian kerja sama antarkabupaten/kota.
Forum ini dihadiri para bupati/wali kota di Provinsi Jawa Barat serta unsur Forkopimda Kabupaten Bogor.
Melalui forum ini, Bima berharap pendekatan pembangunan berbasis aglomerasi bisa menjadi fondasi baru dalam mengelola pertumbuhan wilayah dan memperkuat daya saing kawasan metropolitan Indonesia.
