Bandung (mediapesan) – Dalam upaya memperkuat kelembagaan irigasi di daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mendampingi pelaksanaan program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Program (SIMURP).
Program ini, yang dimulai sejak 2019 dan akan berakhir pada Desember 2024, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan irigasi di berbagai wilayah.
Sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan kelanjutan program ini, Kemendagri menggelar lokakarya selama dua hari.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun strategi keberlanjutan (exit strategy) yang akan memastikan bahwa praktik baik yang telah dibangun selama program dapat terus diterapkan di daerah.
- Advertisement -
Peran aktif pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan SIMURP. Banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan irigasi, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, ujar Wahyu Suharto, Plh. Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dalam keterangannya pada Sabtu (19/10).
Strategi Keberlanjutan
Exit strategy yang disusun bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi selama program berlangsung.
Pemerintah daerah bersama Kemendagri memetakan permasalahan yang muncul dan menyusun rencana tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Rencana ini mencakup program, kegiatan, dan anggaran prioritas yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Wahyu menambahkan, lokakarya ini menjadi forum penting bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan.
Harapan kami, exit strategy ini bisa memperkuat kelembagaan pengelolaan irigasi di masa depan dan mendukung peningkatan layanan irigasi, jelasnya.
Dukungan Berkelanjutan
Hasil dari lokakarya ini adalah kriteria dan indikator keberhasilan exit strategy, yang akan menjadi panduan bagi pelaksanaan kegiatan prioritas tahunan dan lima tahunan di daerah.
Selain itu, disusun juga peta pemangku kepentingan serta bentuk dukungan yang diperlukan untuk keberlanjutan pengelolaan irigasi.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat, seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertanian, serta perwakilan dari daerah-daerah yang terlibat dalam Program SIMURP, seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah lainnya.
Dengan komitmen bersama, diharapkan program penguatan kelembagaan irigasi ini dapat memberikan dampak jangka panjang, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan peningkatan ketahanan pangan di berbagai wilayah di Indonesia. ***
