MEDIA PESAN – Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) membahas rencana memperluas pembidangan kerja dari empat menjadi enam komisi dalam periode 2026–2029, dengan fokus pada geopolitik, ekonomi, pembangunan manusia, pangan, infrastruktur serta hilirisasi dan transisi energi.
Anggota Wantimpres Bambang Soesatyo mengatakan perubahan tersebut ditujukan untuk menyesuaikan mekanisme pemberian nasihat kepada Presiden dengan semakin kompleksnya persoalan nasional dan global.
Bamsoet menyampaikan hal itu setelah mengikuti rapat pleno perdana Wantimpres periode 2026–2029 di Jakarta, Kamis (8/10/2026). Rapat tersebut antara lain membahas tata kerja, arus informasi, penyerapan aspirasi serta mekanisme penyampaian pertimbangan kepada Presiden.
“Pembidangan harus membuat Wantimpres RI semakin mampu memberikan pertimbangan yang berbasis data, lintas sektor, dan berpandangan jauh ke depan,” kata Bamsoet.
Dalam periode sebelumnya, Wantimpres memiliki empat bidang, yakni politik, hukum dan HAM; pertahanan dan keamanan; kesejahteraan rakyat; serta ekonomi dan keuangan.
Rencana pembidangan baru mencakup komisi Geopolitik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan; Ekonomi dan Keuangan; Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat; Pangan; Infrastruktur; serta Hilirisasi dan Transisi Energi.
Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan pembagian tersebut masih dalam pembahasan dan belum ditetapkan secara final. Ia juga menekankan bahwa pembidangan tidak bersifat kaku karena sejumlah persoalan memiliki keterkaitan lintas sektor.
Bamsoet mengatakan pangan, infrastruktur serta hilirisasi dan transisi energi perlu mendapat perhatian khusus karena berkaitan dengan ketahanan ekonomi dan daya saing Indonesia.
Menurut dia, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, konflik geopolitik dan perubahan harga komoditas global dapat berdampak terhadap ketahanan pangan. Infrastruktur, termasuk transportasi, irigasi, energi dan infrastruktur digital, juga berperan dalam mendukung produktivitas dan konektivitas ekonomi.
Di bidang geopolitik, Bamsoet mengatakan Indonesia perlu mempertahankan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat hubungan dengan berbagai kekuatan ekonomi dan politik dunia. Menurut dia, perkembangan geopolitik dapat berdampak pada perdagangan, investasi, energi dan keamanan.
Ia juga mengatakan hilirisasi perlu diarahkan tidak hanya pada pembangunan fasilitas pengolahan bahan mentah, tetapi juga penguasaan teknologi, riset, sumber daya manusia, pembiayaan dan pengembangan industri lanjutan.
Sementara itu, transisi energi, menurut Bamsoet, perlu memperhitungkan kebutuhan energi industri, transportasi dan rumah tangga sekaligus target pengurangan emisi.
Dari sisi ekonomi, Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan pada kuartal kedua 2026 dan 5,45% pada semester pertama 2026. Pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh 12,26% secara kuartalan pada kuartal kedua, sementara sektor listrik dan gas mencatat pertumbuhan tahunan 10,81%.
Bamsoet mengatakan pertumbuhan sekitar 5% perlu menjadi dasar untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi, dengan perhatian pada penciptaan lapangan kerja, produktivitas, daya beli dan pemerataan ekonomi.
“Pertumbuhan tersebut semakin berkualitas, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri,” kata Bamsoet.
