Kapolda Gorontalo Diminta Tidak Memfasilitasi Penadah Emas Ilegal

Reporter Burung Hantu
Ket.Foto: Kaos biru Kapolda Gorontalo IJP Pudji, didepannya kaos merah lengan panjang Ko Andri bersama rekan-rekannya penadah emas hasil PETI di Kabupaten Pohuwato. (ai/ho)

Gorontalo (mediapesan) – Sebuah foto yang memperlihatkan Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Pudji Prasetijanto Hadi, sedang makan bersama sejumlah orang yang diduga sebagai penadah emas ilegal (PETI) di Gorontalo viral di media sosial, (20/2/2025).

Foto tersebut menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk aktivis lingkungan yang selama ini gencar menyoroti permasalahan tambang ilegal di wilayah tersebut.

Rizal, seorang aktivis lingkungan di Gorontalo, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kinerja aparat kepolisian setempat.

- Iklan Google -

Ia menilai, foto tersebut memberikan gambaran yang kurang baik terkait penegakan hukum terhadap aktivitas PETI yang marak terjadi di Kabupaten Pohuwato.

Sebagai aktivis yang terus menyuarakan masalah PETI, saya sangat terkejut melihat Kapolda Gorontalo makan bersama dengan sejumlah penadah emas ilegal. Ini menjawab teka-teki selama ini, mengapa aktivitas PETI yang menggunakan alat berat di Pohuwato terkesan dibiarkan, ujar Rizal.

Lebih lanjut, Rizal mempertanyakan independensi aparat kepolisian dalam menangani kasus tambang ilegal.

Jasa Pembuatan Website Berita
Jasa Website Jogja

Ia menyoroti bagaimana pihak kepolisian dari level bawah hingga Polda Gorontalo seolah enggan menindak aktivitas tersebut.

Wajar jika kepolisian di Gorontalo enggan menindak PETI di Pohuwato, karena Kapoldanya sendiri terlihat dekat dengan para penadah emas ilegal. Jika penadahnya sudah menjadi kawan, bagaimana mungkin aktivitas tambang ilegal bisa diberantas? imbuhnya.

Tak hanya itu, Rizal juga menyinggung keterlibatan sejumlah pejabat kepolisian dalam lingkaran PETI.

- Iklan Google -

Ia menyinggung kasus yang sempat viral sebelumnya, di mana ajudan Kapolda Gorontalo, Iptu Christo M., disebut-sebut mengatur aliran uang setoran dari tambang ilegal.

Meski Kapolda telah membantah keterlibatan ajudannya, isu ini semakin memperkuat dugaan adanya jaringan yang melibatkan aparat di berbagai tingkatan.

Baca Juga:  Kuasa Hukum Ahli Waris Tolak Eksekusi Lahan oleh PN Makassar, Sebut Ada Kekeliruan Obyek

Situasi ini juga mengingatkan pada pernyataan Kapolri beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa “ikan busuk dari kepalanya.”

Rizal pun menilai bahwa ungkapan tersebut mencerminkan kondisi yang terjadi di Gorontalo saat ini.

Presiden Prabowo: Kegagalan Aparat Bisa Menjadi Indikator Negara Gagal

Polemik ini juga sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Jakarta pada 30 Januari 2025 lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa kegagalan aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya bisa menjadi salah satu indikator negara yang gagal.

Biasanya, ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ujar Prabowo.

Presiden juga mengingatkan para aparat untuk tidak terlena dengan pangkat dan jabatan yang mereka emban.

Menurutnya, posisi tersebut merupakan amanah dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa untuk kepentingan bangsa dan negara, tegasnya.

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Kapolda Gorontalo terkait foto yang viral tersebut.

Namun, masyarakat dan aktivis lingkungan berharap agar kepolisian tetap berkomitmen dalam menegakkan hukum, terutama dalam memberantas aktivitas tambang ilegal yang berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. ***

(ai)

Bagikan Berita Ini
Tinggalkan Ulasan

Tinggalkan Ulasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *