Mediapesan | Jakarta – Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) terus mengumpulkan masukan dari berbagai pihak sebagai bahan rekomendasi yang bakal diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu fokusnya adalah tuntutan publik agar Polri menjadi lebih profesional dan akuntabel.
Pada Rabu (26/11/2025), KPRP menggelar audiensi dengan komunitas pers di Ruang Aspirasi Gedung Sekretariat Negara, Jalan Veteran III, Jakarta.
- Iklan Google -
Pertemuan ini menjadi tahap awal penyusunan rekomendasi reformasi kelembagaan Polri.
Sejumlah organisasi pers, pimpinan media, serta pegiat kebebasan pers hadir dalam forum tersebut.
Dari PWI Pusat, hadir Ketua Bidang Hukum Anrico Pasaribu, Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM Aiman Wicaksono, anggota Dewan Pakar Edi Saputra Hasibuan, Baren Antoni Siahaan, Jhonny Harjodjo, serta Ahmad Rizal dari Departemen Humas.
Jasa Pembuatan Website Berita
Audiensi dipandu anggota KPRP Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, didampingi Jenderal Pol (Purn) Idham Aziz dan Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri.
“Pers merupakan elemen yang paling sering berinteraksi dengan institusi kepolisian, sehingga masukan dari komunitas pers sangat penting,” kata Badrodin Haiti.
- Iklan Google -
PWI: Reformasi Polri Harus Lindungi Kebebasan Pers
Dalam sesi penyampaian pandangan, Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM PWI Pusat, Aiman Wicaksono, menegaskan bahwa reformasi Polri tak boleh mengabaikan isu kebebasan pers dan keselamatan jurnalis.
“Masih banyak jurnalis yang mengalami intimidasi dan kekerasan saat bertugas. Reformasi Polri harus menghadirkan SOP yang jelas dan berpihak pada perlindungan kerja jurnalistik. Jurnalis bukan musuh,” ujar Aiman.
Ia juga menyoroti urgensi kepastian hukum dalam proses reformasi.
“Tanpa kepastian hukum, keadilan sulit terwujud dan kepercayaan publik tidak akan pulih,” tegasnya.
LBH Pers: SOP Polisi-Jurnalis Harus Direvisi
LBH Pers menekankan perlunya revisi prosedur operasi standar terkait interaksi polisi dan jurnalis di lapangan.
“Ada kebutuhan mendesak untuk pelatihan rutin kepada anggota Polri agar memahami peran pers. Jurnalis itu mitra, bukan pihak yang harus dicurigai,” ujar perwakilan LBH Pers.
AJI: Sentuh Akar Kekerasan Aparat
Sekjen AJI Indonesia menyebut reformasi Polri harus menembus akar persoalan kekerasan aparat terhadap warga maupun jurnalis.
“Kami masih melihat pola kriminalisasi jurnalis dan pelanggaran etika aparat. Komisi harus memastikan mekanisme pengaduan yang benar-benar efektif,” katanya.
IJTI: Perkuat Humas Polri
Perwakilan IJTI menyoroti lemahnya komunikasi publik Polri.
“Banyak kebijakan tidak tersampaikan dengan baik karena minim koordinasi Humas. Reformasi harus memperkuat fungsi komunikasi publik agar informasi tak simpang siur,” ujarnya.
Masukan Pers Jadi Pondasi Rekomendasi Reformasi
Menutup pertemuan, Badrodin Haiti memastikan seluruh masukan dari komunitas pers akan dicatat sebagai bagian penting dari rekomendasi KPRP kepada Presiden.
“Pers adalah mata publik. Suara komunitas pers akan menjadi bagian utama dalam rekomendasi kami,” tegasnya.
Audiensi ini menandai awal kolaborasi strategis antara KPRP dan komunitas pers, dengan harapan reformasi Polri dapat berjalan lebih transparan, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
