Medan (mediapesan) – Forum Masyarakat Pemantau Negara (FORMAPERA) menggelar Musyawarah Besar (Mubes) di Wings Hotel, Medan, Sumatera Utara, (25/2/2025).
Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum FORMAPERA, Yudhistira, S.Kom, serta para pendiri dan pembina organisasi, di antaranya Musfa, S.H., Marzan, S.H., M.Kn., Ihwan Bancin, Dedy Koesnandar, Surya Darma, Arfan, S.H., dan Purn. Kompol Syahrizal.
Turut hadir pula tamu undangan dari berbagai organisasi, seperti Agan, S.H. (Ketua SBSI), Amri (Ketua Ikatan Wartawan Online Sumut) beserta jajaran, Rio Lubis (Ketua IWO Deli Serdang), serta Anggie (Ketua Formapel) dan jajaran.
Komitmen FORMAPERA dalam Penguatan Organisasi dan Sosial Kemasyarakatan
Ketua DPW FORMAPERA Sumut, Bambang Syahputra, dalam sambutannya mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang telah hadir.
- Advertisement -
Ia menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menjalankan roda organisasi di Sumatera Utara akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Kami ingin FORMAPERA di Sumatera Utara menjadi organisasi yang tidak hanya hadir untuk masyarakat, tetapi juga bersinergi dengan aparat pemerintahan daerah. Tujuan kami adalah menjadi kontrol sosial yang profesional dan berakhlak, ujar Bambang.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dan semangat gotong royong dalam menjalankan organisasi.
Menurutnya, seorang ketua hanyalah simbol amanah, sementara kerja sama yang solid adalah kunci keberhasilan.
Mengubah Paradigma LSM di Masyarakat
Dalam kesempatan itu, Bambang Syahputra juga menyoroti citra LSM di masyarakat yang terkadang mendapat pandangan negatif akibat ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kami di FORMAPERA ingin mengubah paradigma ini. Masih banyak LSM yang bekerja secara profesional dan berakhlak, dan kami bertekad menjadi salah satunya, tegasnya.
Melalui Mubes ini, FORMAPERA Sumut menegaskan komitmennya untuk terus berkembang sebagai lembaga yang berperan aktif dalam pengawasan sosial serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pemerintahan daerah.
