Demonstrasi yang digelar oleh Serikat Mahasiswa Pejuang Demokrasi Indonesia (Srikandi) Sulsel pada Kamis lalu (12/12/2024) di depan Stadium Billiard dan Cafe, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar.
SHARE
Makassar (mediapesan) – Demonstrasi yang digelar oleh Serikat Mahasiswa Pejuang Demokrasi Indonesia (Srikandi) Sulsel pada Kamis lalu (12/12/2024) di depan Stadium Billiard dan Cafe, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, menyoroti dugaan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar.
Massa aksi menuntut penindakan tegas atas dugaan operasional tanpa izin resmi serta pelanggaran jam operasional tempat usaha tersebut.
Respons Disdag Makassar
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Makassar, Arlin Ariesta, S.STP., M.Si., mengungkapkan bahwa pihaknya belum menemukan bukti keberadaan Surat Keterangan Penjualan Langsung (SKPL) untuk lokasi tersebut.
Disdag hanya berperan sebagai tim teknis yang memverifikasi penjualan minuman beralkohol. Jika ada indikasi pelanggaran, laporan kami teruskan ke Satgas Pengawasan Perizinan, jelas Arlin melalui pesan WhatsApp pada Sabtu lalu (14/12/2024).
- Advertisement -
Jasa Backdrop Jogja
Arlin menegaskan bahwa laporan ini telah diteruskan kepada Satgas Terpadu, yang memiliki wewenang untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran.
Terima kasih atas laporannya, kami sudah koordinasikan ini dengan Satgas dan Tim Teknis, tambahnya.
Pandangan Dispar Makassar
Sementara itu, perwakilan Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Makassar yang enggan disebutkan namanya menjelaskan bahwa pengawasan tempat usaha kini berada di bawah tim terpadu yang dipimpin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Tim ini melibatkan Dispar, Disdag, dan Satpol PP, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Dalam PP tersebut, proses perizinan usaha diatur berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, yang diawasi melalui sistem berbasis teknologi, yaitu Online Single Submission (OSS).
Saat ini, Kementerian Investasi sedang menyempurnakan aturan PP 5/2021 untuk mempercepat proses perizinan dan investasi, serta menambah regulasi terkait usaha penunjang kegiatan usaha.
Demonstrasi ini menjadi pengingat akan pentingnya penegakan hukum dalam pengawasan usaha.
Masyarakat berharap pemerintah bertindak lebih tegas untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan publik.
Kami ingin pemerintah tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif melakukan pengawasan secara rutin, ujar salah satu demonstran.
Langkah tegas pemerintah diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang adil dan tertib, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Kota Makassar. ***
