mediapesan.com – Di tengah perekonomian yang semakin tidak menentu, di mana harga kebutuhan pokok terus melambung, daya beli masyarakat melemah, dan pengangguran meningkat, kini pedagang pulsa di Indonesia menghadapi ancaman baru.
Sebuah kebijakan sepihak yang diterapkan oleh provider besar pada Sabtu (15/3/2025) memicu gelombang protes di berbagai daerah.
Kebijakan tersebut membatasi penjualan paket data hanya 3GB dengan harga Rp.35 ribu, tanpa opsi lain.
Para pedagang pulsa, terutama yang tergolong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merasa terjepit dan keberlangsungan usaha mereka semakin terancam.
- Advertisement -
Gelombang Protes di Sumatera Utara dan Daerah Lainnya
Keputusan ini langsung memicu kemarahan di kalangan pedagang pulsa, khususnya di Sumatera Utara.
Mereka menilai kebijakan ini sebagai bentuk pemaksaan yang merugikan, baik bagi mereka sendiri maupun pelanggan.
Kami ini bukan karyawan provider, tapi kenapa aturan dibuat seakan-akan kami harus tunduk pada kebijakan sepihak? Selama ini justru kami yang membantu mereka menjual produk ke masyarakat! keluh Jeff Hardi Salim, seorang pedagang pulsa di Medan yang telah berbisnis selama 15 tahun.
Dengan meningkatnya biaya hidup dan ketidakpastian bisnis, aturan baru ini menambah tekanan bagi mereka yang menggantungkan hidup dari penjualan pulsa dan paket data.
Pedagang Terjepit, Pelanggan Dipaksa
Bagi jutaan pedagang, bisnis pulsa bukan sekadar usaha kecil, melainkan sumber penghidupan utama.
Namun, dengan kebijakan baru ini, mereka kehilangan fleksibilitas dalam menawarkan pilihan produk kepada pelanggan.
Pelanggan pun merasa dipaksa membeli paket yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.
Akibatnya, penjualan mulai anjlok di berbagai daerah, sementara pelanggan mencari alternatif lain, seperti membeli langsung dari aplikasi digital atau beralih ke operator lain.
Jika kondisi ini terus berlanjut, ribuan outlet pulsa terancam gulung tikar, yang pada akhirnya meningkatkan angka pengangguran di sektor informal.
Kami sudah susah cari uang, sekarang malah dipersulit. Apa pemerintah tidak melihat dampaknya? ujar seorang pedagang di Jakarta yang mengaku mulai kehilangan pelanggan.
Ada Dugaan Monopoli?
Tak sedikit pihak yang mencurigai adanya kesepakatan tersembunyi di balik kebijakan ini.
Dugaan muncul bahwa provider-provider besar ingin mengontrol pasar secara sepihak, mengarahkan keuntungan ke platform digital mereka sendiri, dan secara perlahan menyingkirkan peran distributor kecil.
Polanya mengingatkan pada berbagai kasus sebelumnya di mana perusahaan besar berusaha menguasai pasar dengan menghilangkan perantara.
Jika benar demikian, maka ini adalah ancaman serius bagi ekosistem bisnis telekomunikasi yang selama ini bertumpu pada pedagang pulsa.
Kalau aturan ini terus dipaksakan, jangan salahkan kami jika kami sepakat untuk berhenti menjual produk mereka. Siapa yang rugi? Konsumen juga! Karena outlet pulsa yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi layanan telekomunikasi bisa hancur, ujar seorang pemilik konter di Surabaya.
Desakan Agar Pemerintah Bertindak
Para pedagang UMKM kini mendesak pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk turun tangan menyelidiki kebijakan ini.
Jika terbukti ada unsur monopoli atau penyalahgunaan kekuatan pasar, mereka meminta regulasi yang lebih adil agar usaha kecil tidak semakin terhimpit.
Krisis ekonomi seharusnya menjadi momentum untuk memberdayakan UMKM, bukan justru menghancurkan mereka dengan aturan sepihak.
Jika tuntutan para pedagang tidak segera direspons, bukan tidak mungkin gelombang protes dan aksi boikot akan semakin meluas dalam waktu dekat.
Apakah pemerintah akan mendengar keluhan jutaan pedagang pulsa? Ataukah mereka akan dibiarkan bertarung sendiri dalam ketidakpastian ekonomi yang semakin sulit?
