mediapesan.com | Satgassus Pencegahan Korupsi Polri telah melakukan pemantauan distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Gunung Kidul pada 28-31 Mei 2024.
Kunjungan ini dipimpin oleh Hotman, Ketua Tim Satgassus, untuk memastikan kelancaran penebusan pupuk bersubsidi yang menggunakan sistem hybrid, yaitu kombinasi antara kartu tani dan aplikasi I-Pubers.
Hasil Pemantauan
Menurut Hotman, serapan pupuk subsidi di kedua kabupaten tersebut masih rendah, yakni sekitar 20%. Di Kabupaten Gunung Kidul, biasanya serapan meningkat pada Agustus atau September setiap tahunnya. Sedangkan di Kabupaten Magelang, serapan umumnya hanya mencapai 70%.
Oleh karena itu, Satgassus mengimbau Kepala Dinas Pertanian setempat untuk memantau hingga September dan jika diperlukan, pupuk bersubsidi bisa dialihkan ke kabupaten lain di Jawa Tengah agar penggunaannya optimal.
Masalah dan Solusi
1. Kartu Tani: Di Kabupaten Magelang, sekitar 4.000 petani yang terdaftar di E-RDKK belum menerima kartu tani sehingga tidak dapat menebus pupuk subsidi. Satgassus meminta Dinas Pertanian Magelang berkoordinasi dengan BRI untuk memastikan kartu tani segera diterbitkan.
2. Penebusan Alokasi Kecil: Banyak petani enggan menebus pupuk bersubsidi jika alokasinya kecil karena harus datang sendiri ke kios. Satgassus menyarankan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) untuk memfasilitasi penebusan bersama di balai desa saat musim tanam. Alternatif lain adalah menggunakan aplikasi I-Pubers untuk penebusan secara berkelompok.
3. Pengawasan Stok: Dinas perdagangan di kedua kabupaten belum efektif dalam mengawasi stok pupuk di kios. Satgassus meminta PIHC menyediakan informasi stok secara online yang bisa diakses oleh dinas perdagangan dan dinas pertanian.
Apresiasi dan Dukungan
Satgassus memberikan apresiasi kepada PIHC yang akan segera mengintegrasikan penebusan dengan kartu tani dan aplikasi I-Pubers, sehingga mengurangi kerumitan dan meningkatkan efisiensi.
Petugas kios juga meminta agar pemeriksaan transaksi dilakukan secara digital, dan Satgassus mendukung hal ini untuk meningkatkan efisiensi pelaporan.
Pentingnya Pemantauan
Yudi Purnomo Harahap, Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, menekankan pentingnya pemantauan untuk mencegah penyalahgunaan pupuk subsidi yang bisa merugikan negara.
Pemantauan ini memastikan petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi sesuai kebutuhan tepat waktu, ujarnya.
Kerjasama dan Tindakan Lanjutan
Herbert Nababan, Wakil Ketua Tim, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan Kementerian Pertanian, Bupati Gunung Kidul, Pj Bupati Magelang, PT Pupuk Indonesia, distributor, dan kelompok tani.
Ia menekankan pentingnya kerjasama untuk mencegah penyelewengan dan memastikan distribusi yang lancar.
Tim Satgassus juga memantau perubahan alokasi pascapenambahan kuota pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton.
Pemerintah daerah diharapkan bekerja sama dengan unsur forkompimda untuk menyosialisasikan informasi ini kepada petani agar penebusan pupuk dapat segera dilakukan.
Tim juga melakukan kunjungan ke kios pupuk untuk memastikan ketersediaan stok dan penyaluran yang sesuai aturan, tambahnya. ***
(tim)