Workshop Peliputan Pemilu/Pilkada 2024 di Makassar: Memperkuat Peran Media dalam Demokrasi

mediapesan.com | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dewan Pers menggelar Workshop Peliputan Pemilu/Pilkada 2024 di Swiss-Belhotel Makassar, (27/6/2024).

Acara ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari organisasi pers, rekan-rekan media, KPID, KPU Sulsel, serta Dewan Pers.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi Hukum Perundang-Undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli, menegaskan pentingnya kebebasan peliputan bagi media selama pemilu dan pilkada.

Tidak boleh ada pelarangan yang menyangkut kegiatan masyarakat dalam rangka peliputan pilkada oleh rekan-rekan media di lapangan, ujar Arif Zulkifli.

- Advertisement -

Jasa Backdrop Jogja

Ia menambahkan bahwa sesuai dengan undang-undang pers, media diperbolehkan meliput seluruh proses pemilu, termasuk perhitungan suara dan hari pencoblosan, selama tidak memasuki bilik suara di TPS.

Arif juga menekankan pentingnya asas jujur dan adil (jurdil) serta bebas dan bertanggung jawab (juber) dalam peliputan pemilu.

Menurutnya, segala upaya yang menghalangi kerja jurnalistik harus dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pihak hukum serta KPUD.

Di sisi lain, Upi Hastati, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan apresiasinya terhadap peran media dalam mendukung pelaksanaan pemilu.

Kami sangat mengapresiasi peran rekan-rekan pers yang telah membantu KPU Sulsel. Media memiliki peran penting dalam menyajikan informasi yang faktual, akurat, dan berimbang serta mengedukasi masyarakat, ujar Upi Hastati.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU, melainkan hasil dari kerja sama berbagai pihak, termasuk media.

Menurut Upi, pelaksanaan pemilu tahun 2008, 2014, dan 2019 yang berjalan lancar tak lepas dari kontribusi media yang ada di Sulawesi Selatan.

Dalam persiapan pemilu 2024, KPU dan Bawaslu tetap membutuhkan dukungan dari media untuk memastikan proses dan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik.

KPU Sulsel juga telah membentuk Badan Adhoc untuk pencocokan data pemilih dan daftar pemilih, yang akan mendatangi rumah-rumah untuk melakukan verifikasi.

Tahapan penyelenggaraan pemilu kali ini mencakup masa kampanye yang singkat, yaitu hanya 60 hari. Hal ini menuntut kerja sama yang lebih intens antara KPU, media, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proses pemilu berjalan sesuai harapan.

Workshop ini diharapkan dapat memperkuat peran media dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pemilu, serta memastikan pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 di Sulawesi Selatan berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis. ***

(pl)