Jakarta (mediapesan) – Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih menjadi tantangan serius.
Berdasarkan data Long Form Sensus Penduduk 2020, AKI tercatat mencapai 189 kematian per 100.000 kelahiran hidup.
Untuk menekan angka tersebut, pemerintah memperkuat strategi perencanaan dan penganggaran kesehatan reproduksi secara lebih terintegrasi.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa penurunan AKI telah menjadi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
- Advertisement -
Upaya pemerintah dalam menekan angka kematian ibu telah menjadi bagian dari prioritas nasional, dengan fokus pada penguatan SDM, sains, teknologi, dan kesehatan, ujarnya dalam acara sosialisasi Training of Trainers (ToT) dan Bimbingan Teknis PPT-Kespro di BPSDM Kemendagri, Kamis (13/2/2025).
Restuardy menjelaskan bahwa sejak 2016, pemerintah bersama UNFPA telah menginisiasi program perencanaan dan penganggaran kesehatan reproduksi.
Program ini awalnya diuji coba di tiga kabupaten (2016–2020) dan diperluas ke lima kabupaten tambahan (2021–2025).
Namun, hasil evaluasi menunjukkan masih lemahnya prioritas dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaannya.
Sebagai solusi, peningkatan kapasitas SDM daerah menjadi langkah utama.
ToT PPT-Kespro 2025 akan dimulai dengan Batch I di tujuh provinsi: Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Program ini akan berlangsung bertahap hingga 2029.
Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, menekankan pentingnya pelatihan bagi aparatur daerah agar kebijakan kesehatan reproduksi lebih efektif.
UNFPA Representative Indonesia, Hassan Mohtashami, juga mengapresiasi inisiatif ini, yang diharapkan dapat memperkuat sistem kesehatan hingga tingkat desa serta menangani isu strategis lain seperti kekerasan berbasis gender dan kesehatan ibu dan anak. ***
