Jakarta (mediapesan) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar forum diskusi aktual bertema “Penyusunan Rekomendasi Strategi Kebijakan Desain Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang Efektif, Efisien, dan Demokratis”.
Diskusi ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.
Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean menekankan bahwa Pilkada memegang peran penting dalam menentukan kepemimpinan daerah.
Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus menjamin proses pemilihan yang berkualitas, transparan, serta demokratis.
- Advertisement -
Forum diskusi ini menjadi bagian penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, baik dari perspektif nasional maupun internasional, terkait desain Pilkada yang lebih efektif dan efisien. Hal ini penting mengingat berbagai tantangan yang muncul dari Pilkada Serentak, seperti potensi konflik horizontal hingga tingginya anggaran yang dibutuhkan, ujar Noudy dalam diskusi yang berlangsung di Command Center BSKDN, Selasa (25/2/2025).
Sorotan Utama dalam Diskusi
Dalam forum tersebut, para pakar menyoroti beberapa aspek penting, termasuk:
- Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan Pilkada
- Peningkatan kapasitas penyelenggara Pilkada
- Strategi pencegahan kecurangan dalam Pilkada
- Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan Pilkada yang lebih inklusif dan adil
Peneliti Kepemiluan dan Demokrasi Indonesia, Titi Anggraini, menyoroti bahwa permasalahan Pilkada tidak hanya terletak pada mekanisme pemilihan, tetapi juga pada sistem politik, khususnya partai politik.
Ia menekankan perlunya revisi Undang-Undang Partai Politik guna menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang lebih transparan.
Selama partai politik tidak berbenah, sulit mewujudkan Pilkada yang benar-benar demokratis, ujar Titi.
Sementara itu, Executive Director Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mengingatkan bahwa perdebatan mengenai sistem Pilkada langsung atau tidak langsung selalu muncul.
Ia menekankan pentingnya memahami konstruksi hukum dalam UUD 1945 serta perkembangan amandemen sejak 1999 hingga 2022 untuk memastikan Pilkada tetap berjalan secara demokratis.
Untuk meningkatkan efektivitas Pilkada, Program Officer Perludem, Heroik M. Pratama, mengusulkan penerapan digitalisasi dalam berbagai tahapan Pilkada.
Ia mencontohkan penggunaan E-Recap, sistem rekapitulasi elektronik, yang dapat mempercepat penghitungan suara dan mengurangi biaya operasional.
Penggunaan E-Recap dapat menekan biaya politik pasangan calon, karena formulir C. Hasil di TPS bisa dipublikasikan secara real-time dan langsung terhubung dengan kantor partai untuk memperoleh data, jelas Heroik.
Komitmen BSKDN untuk Pilkada Berkualitas
Diskusi ini merupakan bagian dari komitmen BSKDN untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis penelitian dan analisis mendalam.
Dengan adanya masukan dari berbagai pemangku kepentingan, diharapkan Pilkada mendatang dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat. ***
