Bogor | Mediapesan – Sejumlah pos anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bogor tahun 2025 menuai sorotan.
Nilai belanja makanan dan minuman rapat yang tercatat dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dianggap fantastis dan dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi belanja negara.
Mengacu pada data Laporan Kinerja dan Penggunaan Anggaran (LKPP) Kabupaten Bogor 2025, tercatat belanja makan minum rapat Dinsos mencapai lebih dari Rp1,2 miliar hanya pada Januari.
Selain itu, terdapat pengeluaran berulang dengan nilai ratusan juta rupiah di bulan Februari dan Maret.
- Iklan Google -
Beberapa rincian belanja yang dipertanyakan antara lain:
- Belanja makanan dan minuman rapat senilai Rp1.264.725.000 (Januari 2025).
- Belanja jamuan tamu Rp4.950.000 (Februari 2025).
- Belanja makanan dan minuman rapat Rp297.000.000 (Februari 2025).
- Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan Rp49.500.000 (Februari 2025).
Selain pos makanan dan minuman, anggaran pemeliharaan gedung kantor juga tak kalah janggal.
Pada Februari 2025, Dinsos Bogor mencatat pengeluaran berkali-kali dengan nilai serupa: Rp195,8 juta, Rp155,1 juta, hingga Rp151,3 juta, seluruhnya untuk pemeliharaan bangunan gedung kerja.
Jasa Pembuatan Website Berita
Bertentangan dengan Regulasi
Padahal, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan perlunya efisiensi belanja pemerintah, sementara Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/2025 juga mengatur pemangkasan hingga 90 persen di sejumlah pos non-prioritas, termasuk konsumsi rapat dan jamuan.
Dinsos Tutup Pintu Konfirmasi
Awak media berusaha meminta klarifikasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor.
Pada Rabu, 10 September 2025, wartawan mendatangi kantor Dinsos setelah terlebih dahulu menghubungi pejabat terkait.
- Iklan Google -
Namun, setelah menunggu hampir tiga jam, pejabat tersebut tak kunjung hadir.
Pesan singkat yang dikirimkan ke nomor WhatsApp Kepala Dinas hanya dibalas dengan janji singkat: “Baik, tunggu saya sedang ada kegiatan di luar.”
Setelah itu, komunikasi terputus. Hingga 12 September, konfirmasi ulang melalui pesan singkat pun tak mendapat respons.
Sikap tertutup Dinsos Bogor kian memicu tanda tanya publik.
Anggaran yang terbilang jumbo untuk kebutuhan konsumsi rapat dan pemeliharaan gedung dianggap tidak mencerminkan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara.
