Mendagri Dorong Pemda Optimalkan 7 Jalur Distribusi Beras SPHP untuk Tekan Inflasi

Mediapesan | Jakarta – Di tengah ancaman fluktuasi harga pangan yang bisa memicu inflasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan peran krusial pemerintah daerah (Pemda) dalam menjaga stabilitas pasokan beras.

Mendagri meminta Pemda mengoptimalkan tujuh kanal penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mencegah lonjakan harga di tingkat lokal.

Pernyataan ini disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Beras di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, pada Senin (20/10/2025).

Rakor ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan pangan nasional, terutama beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

- Iklan Google -

Tito menjelaskan bahwa tujuh kanal tersebut dirancang untuk memastikan distribusi beras SPHP merata dan efisien.

Kanal-kanal itu mencakup pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, outlet pangan binaan serta Gerakan Pasar Murah (GPM) Pemda, outlet Badan Usaha Milik Negara (BUMN), outlet instansi pemerintahan, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, serta swalayan atau toko modern.

Pemda harus melakukan operasi rutin. Operasi yang dikerjakan tetap mengeluarkan beras SPHP melalui tujuh jalur yang sudah ditetapkan oleh Pak Mentan, Pak Menko Pangan, Pak (Dirut) Bulog, pengecer pasar rakyat. Dan tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan salah satu usulan kepada Pemda untuk menggiatkan kepala pasar-kepala pasarnya, ujar Tito, menekankan bahwa sinergi antarlembaga adalah kunci.

Jasa Pembuatan Website Berita

Lebih lanjut, Mendagri mendorong Pemda yang memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan dan program GPM untuk memaksimalkan perannya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan BUMN pangan seperti ID Food, serta instansi pemerintah seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan yang memiliki jaringan distribusi luas.

Promosi beras SPHP oleh Perum Bulog, jalur dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga ritel modern, harus dipercepat untuk menjangkau masyarakat lebih luas.

Nah, kemudian juga dilakukan operasi khusus. Operasi khusus ini dilakukan dengan prioritas di daerah yang katakanlah di atas 1 persen kenaikannya. Kami kalau lihat dari data itu enggak banyak sebetulnya jumlah daerah-daerah yang (kenaikannya) di atas 1 persen itu, hanya 16 (daerah) saja, tambahnya.

Pendekatan targeted ini diharapkan bisa menekan risiko inflasi secara efektif tanpa membuang sumber daya sia-sia.

Selain fokus pada beras, Tito juga membahas tren inflasi nasional.

Inflasi year-on-year (YoY) September 2025 dibandingkan September 2024 tercatat 2,65 persen, angka yang relatif terkendali dari perspektif produsen maupun konsumen.

Penyumbang utama inflasi berasal dari sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta makanan, minuman, dan tembakau.

Komoditas seperti emas perhiasan menjadi sorotan karena harganya melonjak hingga 40 persen, tertinggi sepanjang sejarah, yang memengaruhi inflasi global termasuk di Indonesia.

Harga emas naik 40 persen saat ini, tertinggi dalam sejarah, sehingga akhirnya mendongkrak semua, seluruh negara juga karena harganya naik, otomatis banyak yang beli emas, termasuk di Indonesia, jelas Tito.

Di kelompok makanan, komoditas yang perlu diwaspadai termasuk cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras.

Sementara harga beras secara umum masih stabil, Tito menekankan perhatian ekstra pada daerah dengan kenaikan di atas 2 persen.

Yang perlu kita waspadai adalah harga-harga beras-nya mungkin di atas 2 persen lah. Nah, kalau di atas 2 persen, jadi hanya 8 kabupaten, (terdiri dari) Intan Jaya, Barito Timur, Pulang Pisau, Bima, Puncak Jaya, Tangerang, Sukabumi, Sumba Tengah, ungkapnya.

Rakor yang dipimpin Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman ini dihadiri secara langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta para kepala daerah mengikuti secara daring.

Pertemuan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan di tengah dinamika ekonomi global.

(*/red)