MEDIAPESAN.COM | New York – Mauritius mengubah sikapnya mengenai sengketa Sahara dan menyatakan bahwa otonomi wilayah tersebut di bawah kedaulatan Maroko merupakan solusi yang paling kredibel untuk menyelesaikan perselisihan yang telah berlangsung lama.
Menteri Luar Negeri, Integrasi Regional dan Perdagangan Internasional Mauritius, Dhananjay Ramful, menyampaikan perubahan posisi itu pada Rabu (23/9/2026) di New York setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum PBB.
Ramful mengatakan Mauritius telah meninjau kembali posisinya melalui rapat kabinet setelah Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2797 pada Oktober 2025.
Menurut Ramful, Mauritius menilai resolusi tersebut didasarkan pada pendekatan pragmatis dan bahwa otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko menawarkan solusi yang paling realistis, adil dan berkelanjutan bagi penyelesaian sengketa.
Resolusi 2797 diadopsi Dewan Keamanan PBB pada 31 Oktober 2025 dengan 11 suara mendukung, tidak ada suara menolak dan tiga abstain. Resolusi tersebut memperpanjang mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) hingga 31 Oktober 2026 dan menyerukan kelanjutan proses politik melalui konsultasi antara utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB dengan Maroko, Front Polisario, Aljazair dan Mauritania.
Perubahan sikap Mauritius menambah dukungan diplomatik terhadap proposal otonomi yang selama ini didorong Maroko. Pemerintah Maroko menyebut lebih dari 130 negara telah mendukung proposal tersebut atau mengambil posisi yang sejalan, meskipun angka itu merupakan klaim dari pihak Maroko.
Seruan Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat
Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyambut perubahan sikap Mauritius tersebut.
Dalam pernyataannya dari Jakarta, Kamis (24/9/2026), Lalengke mengatakan penyelesaian sengketa Sahara seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
“Saya menilai keputusan Mauritius sebagai langkah strategis, rasional, dan berorientasi pada penyelesaian masalah,” kata Lalengke.
Ia menyerukan agar negara-negara lain mengkaji perkembangan tersebut secara objektif dan mendukung proses yang dinilai dapat membuka jalan bagi penyelesaian damai, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Yang harus menjadi pusat perhatian bukan kemenangan politik satu pihak atas pihak lain, tetapi bagaimana rakyat Sahara memperoleh perdamaian, kepastian, pembangunan, dan masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Lalengke mengatakan keberhasilan diplomasi seharusnya diukur dari kemampuan proses politik menghasilkan stabilitas dan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, termasuk melalui pembangunan, pendidikan dan kesempatan ekonomi.
Sengketa Sahara Barat telah berlangsung selama beberapa dekade dan melibatkan Maroko serta Front Polisario. PBB tetap menempatkan penyelesaian politik yang dapat diterima para pihak sebagai kerangka utama proses tersebut.
Perubahan posisi Mauritius terjadi ketika proses diplomatik mengenai Sahara kembali menjadi perhatian dalam rangkaian Sidang Umum PBB di New York. Dukungan Port Louis terhadap formula otonomi di bawah kedaulatan Maroko kini menjadi bagian dari perkembangan terbaru dalam upaya mencari penyelesaian politik atas sengketa tersebut.
