MEDIAPESAN.COM | New York – Jamaika menyatakan dukungannya terhadap proses negosiasi mengenai Sahara dengan menjadikan rencana otonomi Maroko sebagai dasar pembicaraan, dalam komunike bersama yang ditandatangani Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Jamaika Kamina Johnson Smith dan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika dan Warga Maroko di Luar Negeri Nasser Bourita.
Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan kedua menteri di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York pada Rabu, 23 September 2026.
Dalam komunike tersebut, Jamaika menyambut Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 yang mendukung Sekretaris Jenderal PBB dan utusan pribadinya dalam memfasilitasi perundingan dengan menjadikan proposal otonomi Maroko sebagai dasar. Resolusi itu juga menyebut otonomi nyata di bawah kedaulatan Maroko sebagai salah satu hasil yang paling layak.
Resolusi 2797 diadopsi Dewan Keamanan PBB pada 31 Oktober 2025 dan memperpanjang mandat misi PBB untuk referendum di Sahara Barat (MINURSO) hingga 31 Oktober 2026. Resolusi tersebut menyerukan perundingan tanpa prasyarat untuk mencapai penyelesaian politik yang adil, langgeng dan dapat diterima bersama.
Komunike Jamaika-Maroko juga memuji upaya diplomatik Maroko untuk membangun dukungan internasional terhadap rencana otonomi. Kedua negara sepakat melanjutkan konsultasi politik dan mengoordinasikan posisi mengenai berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama.
Wilson Lalengke: Kepentingan Rakyat Harus Diperhatikan
Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyambut pernyataan Jamaika tersebut dan mengatakan bahwa perkembangan itu menunjukkan pentingnya pendekatan politik dalam mencari penyelesaian atas persoalan Sahara.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jamaika atas langkah strategis dan konstruktif ini,” kata Lalengke dalam pernyataan dari Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Menurut Lalengke, pembahasan mengenai Sahara tidak hanya berkaitan dengan diplomasi dan wilayah, tetapi juga dengan kondisi masyarakat yang terdampak oleh konflik berkepanjangan.
Ia mengatakan penyelesaian politik perlu mempertimbangkan stabilitas, pembangunan, pendidikan, kegiatan ekonomi dan kesempatan bagi masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
Lalengke juga mengatakan negara-negara lain dapat mengkaji posisi Jamaika dan menentukan sikap berdasarkan penilaian masing-masing terhadap proses penyelesaian yang difasilitasi PBB.
“Jika setelah melakukan kajian yang objektif mereka sampai pada kesimpulan bahwa otonomi di bawah kedaulatan Maroko merupakan solusi yang paling layak, realistis dan mampu memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Sahara, maka sudah sepatutnya mereka mengambil langkah serupa,” katanya.
Proses Politik Berlanjut
Pernyataan Jamaika menjadi bagian dari perkembangan diplomatik terbaru mengenai Sahara, sementara proses perundingan yang difasilitasi PBB masih berlangsung.
Resolusi 2797 meminta pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan pembicaraan tanpa prasyarat dengan menjadikan proposal otonomi Maroko sebagai dasar negosiasi, dengan tujuan mencapai penyelesaian politik yang final dan dapat diterima bersama serta memenuhi prinsip penentuan nasib sendiri bagi rakyat Sahara Barat.
Bagi Lalengke, perkembangan diplomatik tersebut seharusnya diikuti perhatian terhadap dampak setiap pilihan politik terhadap masyarakat.
“Rakyat Sahara berhak menikmati masa depan yang damai, aman dan memiliki kesempatan untuk berkembang,” ujarnya.
Jamaika dan Maroko, dalam komunike tersebut, juga sepakat mempertahankan konsultasi politik dan koordinasi mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.
