Wakil Presiden Bukan Ban Serep: Indonesia Butuh Penjaga Arah dan Pemecah Krisis

Reporter Burung Hantu
Catatan Politik Bamsoet: Bambang Soesatyo, Anggota Wantimpres RI.

Oleh: Bambang Soesatyo, Anggota Wantimpres RI.

 

Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang bukan sekadar pendamping Presiden, melainkan penggerak kebijakan, penjaga demokrasi, dan pemecah persoalan lintas sektor.

- Iklan Google -

Dalam konteks itu, posisi Wakil Presiden tidak semestinya dipandang sekadar sebagai pendamping Presiden atau pelengkap struktur kekuasaan. Jabatan tersebut harus memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan pemerintahan, mengoordinasikan program prioritas, menjembatani kepentingan politik, serta membantu menyelesaikan persoalan lintas sektor.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11 persen pada 2025 menunjukkan daya tahan perekonomian nasional. Namun, pertumbuhan belum otomatis menjawab persoalan pengangguran, kualitas upah, kemiskinan, dan ketimpangan. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan pembangunan menghasilkan pekerjaan layak, memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kesejahteraan hingga ke daerah.

Di sinilah Wakil Presiden dituntut berperan sebagai penggerak koordinasi pemerintahan. Program pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, pendidikan vokasi, serta pemerataan investasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang terintegrasi.

Jasa Website & Artikel SEO
Jasa Website & Artikel SEO

Persoalan berikutnya adalah demokrasi. Stabilitas politik memang penting, tetapi tidak boleh dibangun dengan membungkam kritik atau menyeragamkan perbedaan. Demokrasi yang sehat justru membutuhkan ruang dialog, penghormatan terhadap konstitusi, penegakan hukum yang adil, dan pemerintahan yang terbuka terhadap pengawasan publik.

Wakil Presiden karena itu perlu menjadi jembatan antara pemerintah, parlemen, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Kesetiaan kepada Presiden bukan berarti membenarkan setiap keputusan, melainkan memberikan pertimbangan secara jujur agar kebijakan yang diambil tetap berpijak pada kepentingan negara.

Tantangan sosial juga semakin kompleks. Perkembangan teknologi digital memperluas ruang komunikasi, tetapi sekaligus membuka peluang penyebaran hoaks, manipulasi informasi, dan konflik identitas. Penguatan literasi digital, pendidikan karakter, serta perlindungan kelompok rentan harus menjadi bagian dari agenda pembangunan manusia.

- Iklan Google -

Pengalaman Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan India memperlihatkan bahwa jabatan wakil kepala pemerintahan dapat memiliki fungsi strategis yang berbeda sesuai sistem ketatanegaraan masing-masing. Dari pengalaman tersebut, Indonesia dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya kesinambungan kepemimpinan, pembagian mandat yang jelas, koordinasi program, dan kemampuan menjaga komunikasi politik.

Baca Juga:  Resmikan 'Rumah Solidaritas Sahabat James' Roy Tampanguma Raih Juara 1 Pertandingan Domino

Karena itu, Wakil Presiden ideal tidak cukup hanya memiliki popularitas atau kedekatan politik. Jabatan ini membutuhkan integritas, pemahaman konstitusi, kemampuan manajerial, kecakapan komunikasi, serta kepekaan terhadap persoalan ekonomi dan sosial masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kepemimpinan bukan terletak pada seberapa harmonis hubungan di lingkaran kekuasaan, melainkan seberapa jauh pemerintahan mampu menjawab kebutuhan rakyat.

Indonesia membutuhkan kemitraan Presiden dan Wakil Presiden yang bekerja dalam satu irama. Presiden menetapkan arah besar pembangunan, sementara Wakil Presiden membantu memastikan arah tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur dan hasil yang nyata.

Sebab, Wakil Presiden bukan sekadar ban serep dalam pemerintahan. Ia harus menjadi penjaga kesinambungan kepemimpinan, penghubung kepentingan bangsa, dan bagian dari solusi atas persoalan rakyat. (*)

Bagikan Berita Ini
Tinggalkan Ulasan

Tinggalkan Ulasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *