Oleh: Adinda Kartikasari, Mahasiswa Universitas Pamulang (UNPAM).
Manajemen Hijau: Bisnis, Keuntungan, dan Krisis Lingkungan Indonesia.
Ada ironi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ketika investasi dan pertumbuhan industri dirayakan sebagai tanda kemajuan, masyarakat justru terus berhadapan dengan banjir, pencemaran sungai, kebakaran hutan, kerusakan pesisir, dan berbagai persoalan ekologis lainnya.
Pertanyaannya bukan hanya mengapa kerusakan lingkungan terus terjadi, tetapi juga siapa yang bertanggung jawab atas cara sumber daya alam dikelola.
Krisis lingkungan Indonesia sejatinya bukan semata-mata persoalan alam. Ia juga mencerminkan persoalan manajemen dan tata kelola bisnis. Ketika perusahaan mengejar keuntungan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan, biaya pembangunan akhirnya dipindahkan kepada masyarakat dan generasi mendatang.
Selama ini, keberhasilan perusahaan sering diukur melalui pertumbuhan pendapatan, efisiensi biaya, peningkatan produksi, dan keuntungan pemegang saham. Ukuran tersebut memang penting. Namun, apa artinya keuntungan jika aktivitas bisnis justru merusak sumber air, menghilangkan mata pencaharian masyarakat, dan memperburuk kualitas lingkungan?
Efisiensi yang mengabaikan biaya ekologis sesungguhnya bukan efisiensi. Ia hanya memindahkan beban dari neraca perusahaan ke kehidupan masyarakat.
Mengubah cara pandang tentang keberhasilan bisnis
Dalam ilmu manajemen, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mencapai target, tetapi juga bagaimana sumber daya dikelola secara efektif dan bertanggung jawab.
Pemikiran ini semakin relevan ketika dunia menghadapi krisis iklim dan tekanan terhadap ekosistem.
John Elkington melalui konsep Triple Bottom Line memperkenalkan tiga ukuran keberhasilan bisnis: Profit, People, dan Planet. Artinya, perusahaan tidak cukup hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan.
Sementara itu, Michael Porter dan Mark Kramer melalui konsep Creating Shared Value menekankan bahwa daya saing perusahaan memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
Kedua pendekatan tersebut mengingatkan bahwa perusahaan tidak berdiri sendiri. Aktivitas bisnis bergantung pada sumber daya alam, tenaga kerja, masyarakat, dan stabilitas lingkungan.
Karena itu, tanggung jawab lingkungan tidak boleh sekadar menjadi program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Ia harus menjadi bagian dari strategi utama bisnis.
Perusahaan yang mengabaikan risiko lingkungan pada akhirnya juga menghadapi risiko ekonomi, mulai dari konflik sosial, gangguan rantai pasok, persoalan hukum, hingga hilangnya kepercayaan konsumen.
POAC harus berpihak pada keberlanjutan
Salah satu tantangan terbesar manajemen hijau adalah kesenjangan antara komitmen dan pelaksanaan.
Banyak perusahaan berbicara tentang keberlanjutan, tetapi belum tentu menjadikannya dasar pengambilan keputusan. Padahal, empat fungsi manajemen yang dikenal sebagai Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC) dapat menjadi kerangka untuk mengubah komitmen tersebut menjadi tindakan nyata.
Dalam tahap Planning, perusahaan harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sejak awal perencanaan investasi. Kajian lingkungan tidak boleh sekadar menjadi persyaratan administratif.
Pada tahap Organizing, tanggung jawab lingkungan harus melibatkan seluruh struktur organisasi, termasuk direksi dan manajemen operasional. Persoalan lingkungan tidak cukup diserahkan kepada divisi hubungan masyarakat atau CSR.
Dalam tahap Actuating, komitmen keberlanjutan harus diwujudkan melalui pengurangan limbah, efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, dan penerapan ekonomi sirkular.
Sementara itu, Controlling menuntut pengawasan berkala, audit lingkungan independen, serta keterbukaan informasi mengenai dampak operasional perusahaan.
Dengan demikian, manajemen hijau bukan sekadar kebijakan tertulis. Ia harus terlihat dalam keputusan investasi, proses produksi, hingga pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat.
Hilirisasi dan paradoks industri hijau
Tantangan tersebut terlihat dalam perkembangan hilirisasi mineral, khususnya industri nikel di Indonesia.
Pemerintah mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik global.
Namun, muncul pertanyaan penting: seberapa hijau produk yang dihasilkan jika proses produksinya masih bergantung pada energi batu bara?
Sejumlah fasilitas pengolahan nikel menggunakan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi kawasan industri. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai konsistensi antara ambisi membangun ekosistem kendaraan listrik dan upaya mengurangi emisi karbon.
Di luar persoalan energi, aktivitas pertambangan dan pengolahan mineral juga perlu diawasi karena berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, termasuk kualitas air, sedimentasi perairan, dan kehidupan masyarakat sekitar.
Keberhasilan hilirisasi karena itu tidak seharusnya hanya diukur dari nilai investasi, jumlah smelter, atau volume ekspor. Dampak ekologis dan manfaat ekonomi bagi masyarakat juga harus menjadi ukuran.
Produk yang mendukung transisi energi global tidak otomatis menjadi produk hijau apabila proses pembuatannya masih menghasilkan beban lingkungan yang besar.
Persoalan serupa terlihat dalam pengelolaan sampah. Tanggung jawab perusahaan tidak boleh berhenti ketika produk berhasil dijual. Produsen harus ikut bertanggung jawab terhadap kemasan dan limbah produk setelah digunakan melalui prinsip Extended Producer Responsibility (EPR).
Jangan sampai keberlanjutan hanya menjadi pencitraan
Ancaman lain dalam penerapan manajemen hijau adalah greenwashing, yaitu praktik membangun citra seolah-olah perusahaan ramah lingkungan tanpa perubahan operasional yang memadai.
Perusahaan bisa mempublikasikan program penghijauan, menggunakan istilah rendah karbon, atau menampilkan komitmen keberlanjutan dalam laporan tahunan. Namun, tanpa data yang transparan dan dapat diverifikasi, masyarakat sulit mengetahui apakah klaim tersebut sesuai kenyataan.
Karena itu, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari tata kelola bisnis.
Laporan keberlanjutan tidak seharusnya hanya menampilkan pencapaian positif. Risiko, kegagalan, dampak negatif, dan langkah perbaikan juga perlu disampaikan kepada publik.
Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri pun harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut lingkungan hidup mereka. Mereka bukan sekadar pihak yang menerima dampak pembangunan, melainkan pemangku kepentingan yang memiliki hak untuk mengetahui dan menyampaikan pendapat.
Menghitung ulang harga sebuah kemajuan
Mengubah manajemen hijau menjadi praktik nyata membutuhkan keterlibatan pemerintah, perusahaan, dunia pendidikan, dan masyarakat.
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan lingkungan, memastikan penerapan prinsip pencemar membayar, serta menindak praktik manipulasi informasi lingkungan. Perusahaan harus mengintegrasikan indikator lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG ke dalam strategi bisnis dan evaluasi kinerja manajemen.
Transisi menuju energi bersih juga perlu dipercepat, termasuk di kawasan industri. Sementara itu, masyarakat harus memperoleh akses informasi dan ruang partisipasi yang bermakna dalam pengawasan kegiatan usaha.
Dunia pendidikan juga memiliki tanggung jawab membentuk calon pemimpin bisnis yang memahami bahwa keuntungan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan organisasi.
Krisis ekologis Indonesia menghadirkan ujian penting bagi ilmu manajemen. Apakah manajemen hanya akan mengajarkan bagaimana perusahaan menghasilkan keuntungan lebih besar, atau juga bagaimana keuntungan tersebut dicapai tanpa mengorbankan keberlanjutan kehidupan?
Bisnis tentu membutuhkan keuntungan untuk bertahan dan berkembang. Namun, keuntungan yang dibangun dengan mengabaikan kerusakan lingkungan hanya akan menciptakan persoalan yang lebih mahal di kemudian hari.
Sudah saatnya manajemen hijau keluar dari ruang presentasi, laporan tahunan, dan kampanye pencitraan perusahaan. Ia harus hadir dalam keputusan investasi, proses produksi, pengelolaan limbah, serta mekanisme pengawasan publik.
Sebab, bumi bukan sumber daya yang dapat dieksploitasi tanpa batas. Ia adalah fondasi seluruh kegiatan ekonomi. Dan bisnis yang gagal menjaga fondasi tersebut pada akhirnya sedang mempertaruhkan masa depannya sendiri. (*)





