Oleh: Siti Julaeha, Program Studi Manajemen Universitas Pamulang.
Mendapatkan pekerjaan yang layak seharusnya menjadi salah satu hasil yang dapat diharapkan dari pendidikan. Namun, bagi banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia, ijazah justru menjadi awal dari perjalanan panjang mencari pekerjaan yang belum tentu berujung pada kepastian.
Mengirim puluhan lamaran, mengikuti wawancara berulang kali, hingga menunggu kabar dari perusahaan yang tidak kunjung datang telah menjadi pengalaman yang akrab bagi sebagian pencari kerja. Di tengah persaingan yang semakin ketat, kelulusan tidak selalu berarti seseorang siap memasuki dunia kerja.
Pengangguran bukan sekadar persoalan individu yang belum memperoleh penghasilan. Ini merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan kesempatan kerja, kualitas pendidikan, kebutuhan industri, dan kemampuan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Mei 2026 tingkat pengangguran terbuka Indonesia mencapai 4,65 persen, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 155,41 juta orang. Sementara itu, Jawa Barat mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,61 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional.
Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan memperoleh pekerjaan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Di balik statistik itu, ada jutaan orang yang berhadapan dengan ketidakpastian ekonomi dan masa depan.
Salah satu persoalan yang sering muncul adalah kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, pengalaman, serta kemampuan beradaptasi. Sebaliknya, banyak lulusan baru memasuki pasar kerja tanpa pengalaman profesional yang memadai.
Di sinilah muncul ironi yang sulit diabaikan: perusahaan meminta pengalaman sebagai syarat bekerja, sementara lulusan baru membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan pengalaman pertama mereka.
Pendidikan memang tidak dapat menjamin seseorang langsung memperoleh pekerjaan. Namun, pendidikan seharusnya membuka lebih banyak pintu kesempatan, bukan sekadar menghasilkan ijazah yang kemudian harus dipertaruhkan dalam persaingan pasar kerja.
Keterampilan teknis, penguasaan teknologi, kemampuan berkomunikasi, kerja sama tim, dan pemecahan masalah kini menjadi bagian penting dari kompetensi tenaga kerja. Artinya, tantangan pendidikan bukan hanya meluluskan mahasiswa, melainkan memastikan mereka memiliki kemampuan yang relevan dengan perubahan kebutuhan industri.
Dampak pengangguran juga tidak berhenti pada individu. Ketika seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pekerjaan, kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari ikut terpengaruh. Dalam skala yang lebih luas, tingginya pengangguran dapat menekan daya beli masyarakat, mengurangi aktivitas ekonomi, dan memperbesar kerentanan rumah tangga.
Karena itu, menyelesaikan persoalan pengangguran tidak cukup dengan meminta masyarakat lebih rajin melamar pekerjaan atau meningkatkan keterampilan secara mandiri. Ada tanggung jawab yang lebih besar pada pemerintah dan dunia usaha untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih terbuka.
Pemerintah perlu memperluas investasi yang mampu menyerap tenaga kerja, memperkuat pelatihan vokasi, serta memastikan program pendidikan dan pengembangan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri. Dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga penting karena sektor ini memiliki potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Di sisi lain, perusahaan perlu mengevaluasi persyaratan rekrutmen yang terkadang terlalu membebani lulusan baru. Program magang, pelatihan kerja, dan kesempatan bagi pekerja pemula dapat menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia profesional.
Pengalaman kerja pertama tidak seharusnya menjadi kemewahan yang hanya dapat diperoleh oleh mereka yang sudah memiliki akses dan kesempatan lebih dahulu.
Masyarakat tentu juga memiliki tanggung jawab untuk terus mengembangkan kemampuan. Mengikuti pelatihan, mempelajari teknologi digital, membangun jejaring profesional, hingga mencoba merintis usaha merupakan sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk memperluas peluang ekonomi.
Namun, penting untuk diingat bahwa peningkatan kualitas individu tidak akan menyelesaikan persoalan apabila jumlah lapangan pekerjaan tidak tumbuh sebanding dengan jumlah pencari kerja.
Kesempatan Kerja Bukan Sekadar Persoalan Angka
Pengangguran seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai angka dalam laporan statistik pemerintah. Di dalamnya terdapat persoalan tentang martabat, kemandirian, dan kesempatan seseorang untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
Kita tidak bisa terus-menerus menuntut lulusan agar lebih kompetitif tanpa memastikan tersedianya kesempatan yang adil untuk memasuki dunia kerja. Begitu pula, perusahaan tidak dapat mengharapkan tenaga kerja berpengalaman jika kesempatan bagi pekerja pemula terus dipersempit.
Pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat perlu membangun hubungan yang lebih kuat agar pendidikan benar-benar terhubung dengan kebutuhan ekonomi.
Sebab, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari banyaknya lulusan yang dihasilkan atau besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari seberapa luas masyarakat memperoleh kesempatan untuk bekerja dan hidup secara layak.
Pada akhirnya, ijazah seharusnya menjadi pintu menuju masa depan, bukan sekadar dokumen yang menambah panjang daftar lamaran pekerjaan. (*)





