Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan tujuh pemimpin redaksi media nasional dalam diskusi meja bundar selama empat jam.
Topik yang dibahas meliputi UU TNI 2025, ekonomi nasional, penegakan hukum, hingga evaluasi 150 hari pemerintahan.
mediapesan.com – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup selama empat jam bersama para pemimpin redaksi (pemred) dan jurnalis senior media nasional di Istana Negara.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai di meja bundar ini menjadi ajang diskusi mendalam seputar isu-isu strategis nasional dan internasional.
Tujuh pemred yang hadir dan aktif berdialog langsung dengan Presiden antara lain:
- Advertisement -
- Alfito Deannova Gintings (Pemred detikcom)
- Lalu Mara Satriawangsa (Pemred tvOne)
- Uni Lubis (Pemred IDN Times)
- Najwa Shihab (Founder Narasi)
- Sutta Dharmasaputra (Pemred Harian Kompas)
- Retno Pinasti (Pemred SCTV-Indosiar)
Diskusi ini dimoderatori oleh News Anchor TVRI, Valerina Daniel.
Isu Strategis yang Dibahas
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari kondisi ekonomi seperti IHSG, nilai tukar rupiah, dan kebijakan fiskal, hingga dinamika geopolitik seperti tarif dagang AS di bawah pemerintahan Donald Trump.
Isu-isu dalam negeri pun turut disorot, termasuk evaluasi 150 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran, implementasi program Makan Bergizi Gratis, harga BBM, stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadan dan Lebaran, hingga upaya pemberian insentif pemerintah.
7 Pertanyaan Kunci, 7 Jawaban Tegas dari Presiden
Berikut adalah inti dari tanggapan Presiden Prabowo terhadap tujuh pertanyaan utama dari para pemred:
- UU TNI 2025 dan Tuduhan Kembali ke Dwifungsi Presiden menegaskan bahwa UU TNI 2025 fokus pada perpanjangan usia pensiun demi kesinambungan organisasi. “Saya bagian dari reformasi, dan tidak akan mengkhianatinya,” tegasnya.
- Kritik atas Proses Tidak Transparan dalam Pembahasan UU Presiden mengakui kekhawatiran publik dan berjanji memastikan transparansi naskah resmi UU Polri dan TNI agar bisa diakses publik secara berkala.
- Evaluasi 150 Hari Pemerintahan Prabowo memberi nilai 6 dari 10 atas kinerja awal pemerintahannya. Ia menyoroti stabilitas harga pangan, peningkatan produksi beras, serta pembentukan Badan Pembangunan dan Investasi (BPI) Danantara.
- Kinerja Birokrasi Presiden menegaskan pentingnya prinsip “the right person at the right time”. Ia mencontohkan percepatan penerbitan regulasi dan penggantian pejabat yang tidak bekerja optimal, termasuk pemecatan belasan pejabat Kementan.
- Penegakan Hukum Presiden mengklaim banyak kasus besar terbongkar sejak Oktober 2024, termasuk korupsi di Pertamina dan pembalakan hutan. Ia juga mengungkapkan rencana peningkatan gaji hakim sebesar Rp12 triliun guna mendukung independensi peradilan.
- TNI Aktif di BUMN dan Kementerian Prabowo meluruskan bahwa hanya pensiunan TNI yang boleh masuk BUMN. Untuk kementerian, penempatan TNI dibatasi hanya di kementerian yang berkaitan langsung dengan pertahanan dan keamanan.
- Respon atas Kebijakan Tarif Donald Trump dan Isu DHE Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan negosiasi bilateral dan regional (ASEAN) terkait tarif AS. Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan DHE hanya diberlakukan kepada entitas yang menerima fasilitas dari negara.
Pemerintahan Menjawab Tantangan, Janji Transparansi dan Efisiensi
Pertemuan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk membuka ruang dialog langsung dengan insan pers, serta menjawab berbagai kritik dengan komitmen terhadap transparansi, efisiensi birokrasi, dan keberlanjutan pembangunan.
Presiden juga menegaskan pentingnya kerja sama internasional serta penguatan posisi Indonesia di tengah dinamika global.
