MEDIAPESAN.COM | Pontianak – Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Makhruzi Rahman, menegaskan pembangunan kawasan perbatasan tidak bisa hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga harus mendorong kesejahteraan masyarakat.
- Iklan Google -
Hal itu disampaikan dalam Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi Partai Hanura 2026 di Pontianak, Jumat (1/5/2026).
Makhruzi mengatakan setiap negara memiliki tipologi pengamanan perbatasan berbeda sesuai kebutuhan. Namun, menurutnya, kebijakan di Indonesia harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan.
“Tidak semua wilayah perbatasan Indonesia bisa dipagari, karena masyarakat masih bergantung pada aktivitas lintas batas,” ujarnya.
Jasa Pembuatan Website Berita
Ia juga menyoroti masih terbatasnya infrastruktur di kawasan perbatasan Kalimantan, termasuk jalan penghubung yang belum tersambung penuh antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.
Selain itu, BNPP mengingatkan ancaman kejahatan transnasional seperti narkotika dan penyelundupan senjata masih menjadi tantangan serius di wilayah perbatasan.
Menurut Makhruzi, pembangunan perbatasan harus mengedepankan dua aspek utama, yakni security dan prosperity. Pemerintah, kata dia, juga tengah mendorong program pembangunan 15 ribu rumah layak huni di kawasan perbatasan melalui kolaborasi dengan Kementerian PKP dan BPS.
- Iklan Google -
“Wilayah perbatasan adalah wajah terdepan negara yang harus kita perkuat,” tegasnya.
