MEDIA PESAN | JAKARTA – Pencabutan dokumen perjanjian investor dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026), memunculkan pertanyaan mengenai dasar tuntutan ganti rugi sebesar Rp5,56 miliar.
Kuasa hukum penggugat Sally Chandra dari Toko Arwana Supernova, Andi Widiatno Hummerson, mencabut Bukti P-5 berupa Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026. Dokumen tersebut sebelumnya dikaitkan dengan klausul penalti 100 kali lipat yang menjadi dasar perhitungan tuntutan kerugian sebesar Rp5.565.315.000.
Kuasa hukum Tergugat I James Tono, Soegiharto Santoso atau Hoky, mempertanyakan pencabutan tersebut. Pasalnya, menurut dia, dokumen itu sebelumnya disebut masih dicari setelah diduga hilang atau terselip.
“Pencabutan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar perjanjian yang digunakan untuk menghitung tuntutan Rp5,56 miliar,” kata Hoky.
Persidangan juga diwarnai pembatalan pemeriksaan 10 saksi yang disebut telah hadir di pengadilan. Menurut Hoky, kuasa hukum penggugat menyampaikan rencana mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai alasan pembatalan.
Hoky meminta majelis hakim mencermati perkembangan tersebut, khususnya konsistensi pembuktian dan dasar tuntutan yang diajukan penggugat.
Pencabutan alat bukti dan pembatalan pemeriksaan saksi menjadi bagian dari dinamika persidangan yang selanjutnya akan dinilai berdasarkan proses pembuktian di pengadilan.





