MEDIA PESAN | ANKARA, TURKI – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengusulkan pengalaman perdamaian Aceh sebagai salah satu model penyelesaian konflik berkepanjangan antara Pemerintah Turki dan kelompok Kurdi.
Ia menilai pendekatan militer tidak cukup untuk mengakhiri konflik tanpa negosiasi, pembangunan kepercayaan, dan penyelesaian akar persoalan.
Usulan tersebut disampaikan JK dalam konferensi internasional bertajuk In Search of a New Regional Social Contract in the Middle East di Ankara, Senin (9/11/2026). Forum yang diselenggarakan OSRAM (Pusat Studi Timur Tengah) bekerja sama dengan Universitas Oxford itu membahas pengalaman Turki dalam menangani konflik dengan kelompok Kurdi.
Dalam diskusi panel, JK mengatakan pengalaman Indonesia menyelesaikan konflik Aceh melalui perundingan dapat menjadi referensi bagi Turki. Ia menekankan pentingnya membuka ruang bagi mantan pejuang untuk kembali ke masyarakat.
“Konflik tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan senjata. Kita harus memahami akar masalahnya. Pengalaman di Aceh menunjukkan bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri konflik adalah melalui negosiasi, membangun kepercayaan, dan memberikan kesempatan kepada mereka yang pernah berjuang untuk kembali ke masyarakat,” kata JK.
Ia juga mengusulkan pemberian amnesti kepada para pejuang dan aktivis Kurdi sebagai bagian dari upaya membangun perdamaian. Menurut JK, jaminan keamanan dan kepastian hukum diperlukan agar mereka bersedia meninggalkan konflik dan memulai kehidupan baru.
“Amnesti itu penting. Bagaimana mungkin orang mau kembali ke masyarakat kalau mereka masih merasa takut dan tidak memiliki jaminan keamanan? Mereka harus diberi kesempatan untuk memulai kehidupan baru,” ujarnya.
JK mengatakan proses perdamaian juga membutuhkan pendekatan langsung kepada para pemimpin kelompok perlawanan serta mediator netral yang dipercaya kedua pihak. Mediator, menurut dia, harus memahami persoalan secara mendalam dan mampu mempertemukan pihak-pihak yang bertikai.
Pengalaman Aceh menjadi salah satu contoh yang dibahas dalam konferensi tersebut. Pada hari pertama, Minggu (8/11/2026), peserta menyaksikan pemutaran film The Last Accord yang mengangkat perjalanan perundingan perdamaian Aceh.
Dalam sesi khusus, JK bersama Hamid Awaludin dan Dino Patti Djalal berbagi pengalaman mengenai proses perundingan Helsinki yang mengakhiri konflik antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005.
Kesepakatan damai yang ditandatangani pada Agustus 2005 membuka jalan bagi penghentian konflik, pemberian amnesti kepada mantan anggota GAM, serta program reintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat.
JK mengatakan pengalaman Aceh membuktikan bahwa konflik yang berlangsung selama puluhan tahun dapat diakhiri melalui kemauan politik, kepercayaan, dan kesediaan kedua pihak mencari kompromi.
“Pengalaman Aceh membuktikan bahwa perdamaian itu mungkin dicapai, bahkan setelah konflik berlangsung puluhan tahun. Kuncinya adalah keberanian untuk berunding, saling percaya, dan kemauan untuk mencari jalan tengah,” kata JK.
