mediapesan.com – Gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Bersatu (AMPB) kembali menjadi sorotan.
Setelah menggelar aksi di depan Kantor Cabang PT Pelni Makassar, mereka kini merencanakan unjuk rasa lanjutan untuk menuntut transparansi dalam proses tender bahan bakar minyak (BBM) tahun 2024 yang melibatkan PT Wisan Petro Energi.
Pada demonstrasi sebelumnya, yang dipimpin oleh Idam, mahasiswa mendesak keterbukaan mengenai pemenang tender BBM.
- Iklan Google -
Jasa Pembuatan Website Berita
Namun, pertemuan dengan Kepala Cabang PT Pelni Makassar, Darman, belum membuahkan jawaban yang memuaskan.
Darman, yang baru menjabat sebagai kepala cabang, menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki akses atau informasi terkait kerja sama antara PT Pelni dan PT Wisan Petro Energi.
Semua proses tender dan pengelolaan kontrak berada di bawah kendali kantor pusat. Kami di cabang hanya menjalankan arahan. Bahkan, dokumen terkait pun tidak ada di sini, ujar Darman.
Jasa Pembuatan Website Berita
Ia juga menjelaskan bahwa pengawasan teknis penyaluran BBM ditangani oleh Sucofindo sebagai pihak independen yang ditunjuk.
Rencana Aksi Lanjutan
Pada Sabtu (15/3/2025), di Sekretariat Skarda, Kota Makassar, perwakilan dari 11 organisasi yang tergabung dalam AMPB—termasuk KAMI DPP, Garis Sulsel, dan HMI Komdak—bersepakat untuk melanjutkan perjuangan mereka.
Aksi berikutnya direncanakan berlangsung di depan kantor PT Wisan Petro Energi. Para mahasiswa menilai masih ada ketidakwajaran yang perlu diungkap.
- Iklan Google -
Idam mengungkapkan adanya indikasi yang patut ditelusuri lebih jauh.
Sebelum kami melakukan aksi di Pelni, ada dugaan seorang oknum mencoba meredam kami dengan meminta nomor rekening. Hal ini menjadi alasan kuat bagi kami untuk terus menelusuri, tegasnya.
Rencana aksi ke PT Wisan Petro Energi diharapkan menjadi langkah konkret dalam menuntut transparansi lebih lanjut.
Hingga berita ini ditulis, pihak PT Wisan Petro Energi belum memberikan tanggapan resmi.
Mahasiswa berharap aksi mereka dapat membuka tabir ketidakterbukaan dalam proses pengadaan BBM, sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap kebijakan yang melibatkan instansi besar.
