MEDIAPESAN.COM | Jakarta – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengukuhkan secara serentak pengurus Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa untuk lima provinsi di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Lima provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Bengkulu. Pengukuhan ini merupakan bagian dari konsolidasi organisasi yang sebelumnya telah dilakukan di Bali, Lampung, Banten dan Kepulauan Riau.
Ketua Umum SMSI Firdaus mengonfirmasi pengukuhan lima pengurus provinsi itu dilakukan dalam satu seremoni.
Agenda tersebut berlangsung di tengah meningkatnya suhu politik nasional dan rencana aksi demonstrasi besar di sekitar Gedung DPR RI, Senayan. Sejumlah kelompok massa, termasuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), dilaporkan telah bergerak ke Jakarta sejak pertengahan Agustus.
Aksi tersebut antara lain membawa tuntutan terkait pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor serta pengusutan persoalan tata kelola dana daerah. Di media sosial juga beredar spekulasi mengenai kemungkinan “Rusuh Agustus Jilid II”, meski Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi palsu.
Kesamaan waktu antara agenda SMSI dan rencana demonstrasi kemudian memunculkan spekulasi bahwa kedatangan pengurus media siber dari sejumlah daerah ke Jakarta merupakan bentuk mobilisasi massa.
Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar membantah anggapan tersebut. Ia mengatakan penetapan tanggal pengukuhan merupakan bagian dari agenda internal organisasi dan tidak berkaitan dengan aksi demonstrasi.
Makali menegaskan SMSI merupakan organisasi perusahaan media siber dan konstituen Dewan Pers, bukan organisasi massa maupun lembaga swadaya masyarakat.
Menurutnya, SMSI berkomitmen menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara, sekaligus menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Melalui Pokja News Room Jaga Desa, SMSI meminta pengurus dan anggota di daerah tetap bekerja sesuai prinsip jurnalistik profesional dengan menyajikan informasi yang jernih, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah dinamika nasional.
