mediapesan.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (APMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PT. Pelni Cabang Makassar.
Demonstrasi ini menyoroti dugaan praktik tidak transparan dalam pengadaan dan penyuplaian BBM solar yang dikelola oleh PT. Wisan Petro Energy.
Aksi yang dipimpin oleh Idam selaku koordinator ini digelar pada Selasa sore (11/3/2025) dan diikuti oleh berbagai organisasi mahasiswa, di antaranya DPP KAMI, Garis Sulsel, HMI Komdak, HPM Sulsel, FMK, KPTI, LM, SEMMI, IPMAH Rilau Ale, BM GBNN, dan Kompak Sulsel.
Sorotan pada Dugaan Monopoli dan Penunjukan Langsung
Dalam orasinya, para mahasiswa mempertanyakan proyek pengadaan BBM solar Tahun Anggaran 2024 yang diduga dilakukan melalui penunjukan langsung, tanpa proses yang transparan dan kompetitif.
Perusahaan ini sudah bertahun-tahun menyuplai BBM solar ke PT. Pelni, dan terus diberikan keistimewaan. Padahal, ini seharusnya dilakukan secara transparan dan kompetitif, bukan dimonopoli oleh perusahaan milik pengusaha William, ujar Idam dalam aksinya.
Sebagai bentuk protes keras, mahasiswa membakar ban bekas di lokasi demonstrasi.
Tuntutan Mahasiswa
Para demonstran menyampaikan enam tuntutan utama, tiga di antaranya:
1. Mendesak pencopotan Kepala Cabang PT. Pelni Makassar.
2. Meminta Polrestabes Makassar memeriksa legalitas MOU antara PT. Pelni dan PT. Wisan Petro Energy.
3. Mengusut distribusi BBM solar yang dilakukan oleh PT. Pelni.
Menurut mahasiswa, pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan keterbukaan dalam kebijakan pengadaan BBM, agar tidak ada praktik yang merugikan masyarakat.
Respons PT. Pelni Makassar
Setelah beberapa waktu aksi berlangsung, Kepala Cabang PT. Pelni Makassar, Darman, akhirnya menemui para demonstran.
Namun, ia mengaku belum memahami secara rinci permasalahan ini karena baru menjabat.
Saya belum memahami permasalahan ini karena saya masih baru menjabat. Namun, ke depannya saya berkomitmen untuk lebih transparan dalam setiap pengelolaan, ujar Darman di hadapan massa aksi.
Mahasiswa pun memberikan ultimatum 2×24 jam kepada PT. Pelni untuk membuka dokumen MOU antara pihaknya dengan PT. Wisan Petro Energy.
Tuntutan Transparansi dan Langkah Hukum
Aksi ini mendapat sorotan luas karena mencerminkan desakan publik terhadap transparansi dalam pengelolaan BBM bersubsidi.
Sejumlah pihak menilai perlu adanya audit menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan BBM di PT. Pelni guna memastikan tidak adanya pelanggaran atau kepentingan tertentu yang menguntungkan segelintir pihak.
Mahasiswa berharap aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut dugaan monopoli dalam pengadaan BBM ini.
Dengan meningkatnya perhatian terhadap kasus ini, publik menantikan langkah nyata dari PT. Pelni dan instansi terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan, adil, dan transparan, demi kepentingan masyarakat luas. ***