Jakarta | Mediapesan – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Arahan itu disampaikan dalam rapat koordinasi di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Selasa lalu, 26 Agustus 2025.
Pertemuan tersebut membahas strategi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Buol, sekaligus mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah.
- Iklan Google -
Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Suprayitno, menegaskan sektor perumahan merupakan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat.
Khusus di Kabupaten Buol, penyediaan rumah layak huni menjadi syarat penting untuk memperbaiki taraf hidup warga yang selama ini masih dibayangi kemiskinan, ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 28 Agustus 2025.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat terus mendorong pembangunan hunian bagi MBR melalui regulasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pembiayaan yang didukung Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Jasa Pembuatan Website Berita
Selain itu, Suprayitno meminta Pemkab Buol aktif memperkuat pelaporan pembangunan perumahan di wilayahnya.
Data yang akurat akan menjadi dasar usulan program ke Kementerian PUPR, sehingga kebutuhan nyata masyarakat bisa terakomodasi, katanya.
Tantangan Berat di Daerah
Bupati Buol Risharyudi Triwibowo mengakui wilayahnya masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar.
- Iklan Google -
Buol masih mencatat angka stunting tertinggi, PAD terendah, hingga tingkat kemiskinan yang juga tertinggi. Sejak pemekaran 25 tahun lalu, kondisi ini belum banyak membaik, ujarnya.
Meski begitu, ia memastikan pemerintah daerah sedang memperkuat arah pembangunan jangka menengah.
Saat ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tengah dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan sebagai perda, sekaligus mengintegrasikan data pembangunan dalam RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Selain mengandalkan program pusat, Pemkab Buol juga menyiapkan langkah alternatif untuk mempercepat penyediaan hunian.
Salah satunya dengan mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut.
Kolaborasi Jadi Kunci
Menurut Risharyudi, keberhasilan program perumahan di Buol tidak bisa hanya mengandalkan anggaran daerah.
Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan dukungan sektor swasta akan menjadi kunci untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Buol, katanya.
Langkah ini diharapkan mampu mendukung keberhasilan Program Tiga Juta Rumah, sekaligus menjadi bagian dari strategi nasional untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
