Mediapesan | Makassar – Suara publik kembali menggema di Kota Makassar, Sulsel.
Ratusan aktivis dari koalisi masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia (HAM) turun ke jalan, Senin (3/11/2025), menyambut kedatangan Kapolda Sulsel yang baru dengan satu pesan tegas: bersihkan institusi dari oknum pelanggar hukum.
Aksi damai yang digelar di depan Markas Polda Sulsel itu menjadi panggung moral bagi warga yang menuntut reformasi nyata di tubuh kepolisian.
- Iklan Google -
Massa membawa spanduk dan poster dengan tulisan bernada desakan: “Hukum untuk semua, bukan untuk segelintir!”
“Kami tidak ingin lagi mendengar kalimat ‘proses hukum berlanjut’ tanpa hasil nyata. Kapolda baru harus berani menindak, bukan melindungi,” ujar Ishak Hamzah, orator dari Koalisi HAM Sulsel.
Dalam orasinya, Ishak menyerukan agar Hj. Wafia Syahrir segera ditangkap dan diproses hukum atas dugaan keterlibatan dalam praktik kejahatan korporasi.
Jasa Pembuatan Website Berita
Ia juga menuntut agar H. Abd. Rahmad dipenjara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.
Koalisi juga menyoroti dugaan pelanggaran etik di internal kepolisian.
Mereka mendesak agar sejumlah perwira, termasuk mantan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Agus Haerul, serta Iskandar Efendi, M. Rivai, Edwin Sabunga, dan Al Afriandi (Kabag Irwasda Polda Sulsel), diperiksa secara transparan dan diberhentikan tidak dengan hormat jika terbukti melanggar.
- Iklan Google -
Meski berlangsung dalam suasana tegas, aksi ini tetap tertib. Tidak ada gesekan antara aparat dan peserta aksi.
Di tengah teriakan massa, terselip harapan besar agar Kapolda baru menjadikan reformasi internal dan penegakan hukum berintegritas sebagai prioritas utama.
“Kami ingin keadilan yang nyata, bukan janji. Kapolda baru harus memastikan hukum berdiri di atas kebenaran, bukan kekuasaan,” tambah salah satu peserta aksi.
Bagi koalisi, pergantian pucuk pimpinan di Polda Sulsel adalah momentum penting.
Mereka menilai, hanya dengan keberanian untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, kepercayaan publik terhadap aparat bisa dipulihkan.
Mendagri Dorong Pemda Optimalkan 7 Jalur Distribusi Beras SPHP untuk Tekan Inflasi
Aksi hari itu bukan sekadar protes, melainkan pengingat: bahwa institusi hukum berdiri untuk rakyat — bukan untuk melindungi segelintir orang yang berkuasa.
