MEDIAPESAN | JAKARTA – Kehilangan sertipikat tanah tidak serta-merta menghilangkan hak kepemilikan atas tanah. Namun, masyarakat yang kehilangan dokumen tersebut harus melewati sejumlah prosedur hukum untuk memperoleh sertipikat pengganti, termasuk mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) atau pejabat yang ditunjuk.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pengambilan sumpah menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan bahwa keterangan pemohon mengenai kehilangan sertipikat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, mengatakan prosedur tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan penerbitan sertipikat pengganti.
“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat,” kata Asnaedi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut dia, mekanisme tersebut diperlukan untuk mengantisipasi permohonan yang didasarkan pada informasi tidak benar. Salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah ketika sertipikat dinyatakan hilang, padahal dokumen aslinya masih dikuasai pihak lain berdasarkan hubungan hukum tertentu.
Proses penerbitan sertipikat pengganti juga mencakup pengumuman kepada masyarakat. Langkah ini memberikan kesempatan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan untuk mengajukan keberatan.
Keberatan dapat disampaikan dalam waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan. Apabila keberatan dinilai memiliki dasar yang kuat, Kantor Pertanahan dapat menjadikannya sebagai pertimbangan untuk menolak penerbitan sertipikat pengganti.
Asnaedi menegaskan, kehilangan dokumen fisik tidak menghapus hak seseorang atas tanah. Sertipikat pengganti diterbitkan untuk menyediakan kembali bukti kepemilikan yang sah dengan tetap mempertimbangkan data pendaftaran tanah serta kepentingan pihak lain.
Prosedur serupa juga berlaku bagi sertipikat yang mengalami kerusakan akibat berbagai sebab, termasuk kebakaran, banjir, maupun serangan rayap. Persyaratan penerbitannya disesuaikan dengan kondisi dokumen yang dimiliki pemohon.
Sementara itu, pemegang Sertipikat Elektronik tidak perlu khawatir apabila kehilangan salinan cetaknya. Data sertipikat tetap tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah sehingga pemilik dapat mengakses atau memperoleh kembali salinan dokumen sesuai ketentuan layanan yang berlaku.
Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat yang kehilangan atau memiliki sertipikat tanah dalam kondisi rusak agar segera mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti melalui Kantor Pertanahan setempat.
Prosedur tersebut bukan sekadar penggantian dokumen, melainkan bagian dari upaya menjaga kepastian hukum kepemilikan tanah sekaligus mencegah munculnya sengketa akibat klaim yang saling bertentangan.





