MEDIAPESAN.COM | Jakarta – Gabungan Pengusaha Pertanian dan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (GAPERKASINDO) mendorong transformasi besar dalam industri pupuk nasional.
Organisasi ini mengusulkan peralihan dari ketergantungan pada pupuk anorganik impor menuju kemandirian pupuk hayati dan organik berbasis bahan baku lokal.
Ketua Umum GAPERKASINDO, Hasyari Nasution, mengatakan Indonesia memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan optimal.
- Iklan Google -
“Selama puluhan tahun, kita masih bergantung pada pola global. Padahal, sumber bahan baku pupuk kita sangat melimpah,” ujarnya di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, potensi tersebut berasal dari sekitar 573 juta ton biomassa sawit dan 93 juta ton limbah peternakan per tahun. Jika dikelola dengan baik, sumber daya ini dinilai mampu menghasilkan nilai ekonomi lebih dari Rp60 triliun.
Ketergantungan Impor Masih Tinggi
GAPERKASINDO mencatat sekitar 70 persen bahan baku pupuk NPK masih bergantung pada impor. Di sisi lain, subsidi pupuk pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp46,8 triliun, sehingga rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan dinamika global.
Jasa Pembuatan Website Berita
Selain itu, kondisi tanah pertanian juga dinilai mengkhawatirkan. Sekitar 72 persen lahan sawah memiliki kandungan karbon organik di bawah 2 persen, yang berdampak pada stagnasi produktivitas meski penggunaan pupuk kimia meningkat.
Dari sisi kandungan hara, pupuk kimia umumnya hanya memiliki 2 hingga 4 unsur hara. Sementara pupuk semi organik disebut mampu mengandung hingga 6 sampai 14 unsur hara, termasuk unsur mikro yang dibutuhkan tanaman.
Usulan ke Pemerintah
GAPERKASINDO menilai situasi global saat ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan reformasi sektor pupuk dan pangan. Organisasi ini mengajukan sejumlah langkah strategis kepada Presiden Prabowo Subianto.
- Iklan Google -
Pertama, mengurangi ketergantungan impor dengan memperkuat industri pupuk ramah lingkungan dalam negeri. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan limbah perkebunan dan peternakan sebagai bahan baku pupuk. Ketiga, mengalihkan sebagian subsidi pupuk kimia menjadi skema voucher pupuk semi organik bagi petani.
Skema tersebut mencakup alokasi sekitar Rp25 triliun untuk voucher senilai Rp3 juta per hektare yang ditujukan bagi sekitar 10 juta petani.
“Jika momentum ini dimanfaatkan, Indonesia berpeluang memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjadi produsen pupuk berkelanjutan,” kata Hasyari.
GAPERKASINDO bersama Koperasi FANANTARA menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam implementasi program tersebut, dengan target mengurangi subsidi hingga Rp31 triliun serta menggantikan 50 persen impor pupuk sebelum 2028.
