MEDIAPESAN.COM | Makassar – Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi PAN, Hamzah Hamid, menggelar kegiatan pengawasan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2026 di Jalan Pandang No. 5, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Tripika setempat, mulai dari lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga para Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat. Dalam forum itu, Hamzah menyoroti percepatan realisasi Dana Kelurahan (Dakel), persoalan BPJS Kesehatan, hingga polemik PPDB 2026 yang kembali dikeluhkan warga.
Dalam sambutannya, legislator Komisi C DPRD Sulsel itu mengaku memiliki kedekatan emosional dengan wilayah Panakkukang karena menjadi bagian dari perjalanan awal karier politiknya.
- Iklan Google -
“Saya sejak periode pertama lahir dan besar di Jalan Pandang, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang. Terima kasih atas dukungan seluruh warga di sini. Saya selalu merasa menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Pandang,” ujar Hamzah.
Hamzah Hamid Minta Serapan APBD 2026 Dipercepat
Hamzah menegaskan realisasi anggaran pemerintah daerah tidak boleh mengalami keterlambatan terlalu lama, terutama pada masa transisi anggaran tahun 2026.
Menurutnya, percepatan serapan APBD sangat penting untuk menjaga perputaran ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Jasa Pembuatan Website Berita
“Tahun 2026 ini memang masa transisi sehingga realisasi Dana Kelurahan sedikit terlambat. Tapi uang negara tidak boleh mengendap. Harus segera dibelanjakan melalui program pemerintah agar ekonomi masyarakat bergerak maksimal,” tegasnya.
Selain membahas serapan APBD, Hamzah juga menyinggung program pengelolaan sampah di Kota Makassar. Ia mendorong keterlibatan RT dan RW dalam pengurangan sampah rumah tangga melalui inovasi lingkungan.
“Kita harus mendukung program pengolahan sampah. Salah satu indikator keberhasilan RT dan RW ke depan adalah pembuatan Teba atau tempat pembuangan sisa makanan untuk mengurai sampah,” katanya.
- Iklan Google -
Ia juga menilai kawasan Manggala menjadi lokasi yang tepat untuk pengoperasian mesin pengolahan sampah berkapasitas besar.
Warga Keluhkan BPJS Nonaktif dan PPDB 2026
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang dianggap paling mendesak, mulai dari kartu BPJS Kesehatan atau KIS yang mendadak nonaktif hingga kekhawatiran terhadap sistem PPDB 2026.
Menanggapi hal itu, Hamzah memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa ke pembahasan DPRD Sulsel.
“Persoalan jaminan kesehatan dan sistem zonasi sekolah selalu menjadi masalah menjelang tahun ajaran baru. Idealnya di mana pun anak bersekolah, kualitas pendidikan harus sama,” ujarnya.
Ia menambahkan persoalan nonaktifnya BPJS KIS dan polemik PPDB 2026 akan menjadi bahan evaluasi di tingkat legislatif provinsi.
Lurah Pandang Harap Pengerukan Kanal Segera Dikawal
Sementara itu, Lurah Pandang, Andi Wahyuni, berharap realisasi Dana Kelurahan tahun ini dapat berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
“Tahun lalu Dana Kelurahan memang belum terealisasi karena masa transisi. Mudah-mudahan tahun ini pelaksanaan pembangunan bisa berjalan lebih baik,” ujarnya.
Andi Wahyuni juga meminta dukungan DPRD Sulsel untuk mengawal pengerukan kanal di wilayah Kelurahan Pandang yang dinilai mendesak untuk penanganan lingkungan.
Menurutnya, kanal tersebut berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang sehingga membutuhkan perhatian pemerintah provinsi untuk mendorong percepatan tindak lanjut.
