MEDIAPESAN.COM | Makassar – Koordinator Wilayah VIII Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Vicky Ridho, mendesak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengevaluasi proses Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.
Desakan itu muncul setelah adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam tahapan seleksi yang dinilai tidak berjalan transparan dan objektif.
Vicky menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proses penentuan peserta yang akan mengikuti verifikasi tingkat pusat. Ia menilai mekanisme seleksi yang semestinya menjunjung prinsip keadilan dan meritokrasi justru memunculkan polemik di kalangan peserta dan keluarga.
- Iklan Google -
Menurutnya, proses seleksi awal berjalan normal hingga muncul dugaan pelaksanaan pantukhir atau pantauan akhir yang dilakukan secara tertutup tanpa dasar aturan yang jelas. Padahal, mekanisme resmi penilaian disebut mengacu pada pemeringkatan nilai dalam aplikasi Transparansi Paskibraka dengan akumulasi nilai Peraturan Baris Berbaris (PBB), kesamaptaan, dan kepribadian.
“Kalau benar ada proses tambahan di luar mekanisme resmi dan dilakukan secara tertutup, maka ini adalah persoalan serius. Seleksi Paskibraka tidak boleh diwarnai penilaian subjektif, apalagi sampai mengabaikan hasil nilai peserta yang sudah berjuang melalui seluruh tahapan seleksi,” kata Muh. Vicky Ridho dalam keterangannya.
Ia juga menyesalkan adanya dugaan penambahan indikator penilaian seperti pemeriksaan fisik tambahan, flat foot, hingga tes membawa baki yang disebut tidak memiliki dasar dalam aturan seleksi resmi. Bahkan, beberapa peserta dikabarkan gugur meski sebelumnya berada pada posisi peringkat terbaik.
Jasa Pembuatan Website Berita
Menurut Vicky, kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan mendalam bagi peserta dan keluarga mereka. Sejumlah peserta disebut mengalami tekanan psikologis usai mengetahui perubahan hasil seleksi yang dinilai tidak sesuai dengan capaian nilai selama tahapan berlangsung.
“Kita berbicara tentang masa depan dan harga diri anak-anak daerah yang telah berjuang secara jujur. Jangan sampai proses seleksi yang seharusnya menjadi simbol nasionalisme justru melahirkan rasa ketidakadilan dan hilangnya kepercayaan publik,” ujarnya.
Karena itu, GMKI Wilayah VIII mendesak BPIP, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan pihak terkait untuk membuka hasil pemeringkatan secara transparan serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi.
- Iklan Google -
Selain itu, mereka meminta hak peserta yang dinilai dirugikan dapat dikembalikan sesuai hasil penilaian resmi yang telah dilakukan sebelumnya.
“Negara harus hadir menjaga integritas seleksi Paskibraka. Kami meminta agar hak peserta yang dirugikan dikembalikan dan seluruh proses dievaluasi secara terbuka demi menjaga marwah Paskibraka sebagai wadah pembinaan generasi muda bangsa,” tutupnya.
