MEDIA PESAN | JAKARTA – James Tono menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan penggunaan dokumen tidak sah dalam perkara gugatan perdata Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst. ke Polres Metro Jakarta Pusat pada 15 November 2026.
Laporan tersebut disampaikan Andi Muhammad Said Chalik, Ketua DPW Forum Bela Negara Republik Indonesia (FBN RI) DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus dari James Tono. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/3368/XI/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya.
Persoalan ini berkaitan dengan dokumen Bukti P-5 berupa Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026 yang sebelumnya diajukan pihak Penggugat, Sally Chandra, dalam perkara perdata tersebut.
Dokumen itu disebut dalam surat gugatan sebagai bagian dari dasar klaim penalti sebesar 100 kali lipat, dengan nilai mencapai Rp5.565.315.000.
Dalam perkembangan persidangan, keberadaan dokumen P-5 menjadi perhatian setelah pada sidang 29 Oktober 2026 kuasa hukum Penggugat menyampaikan bahwa dokumen tersebut hilang atau terselip dan masih dalam pencarian.
Selanjutnya, dalam persidangan 12 November 2026, kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut dokumen P-5 sebagai alat bukti.
Perkembangan tersebut menjadi salah satu alasan pihak James Tono meminta kepolisian menelusuri dokumen yang sebelumnya dicantumkan dalam gugatan, termasuk asal-usul, keaslian, serta dasar penggunaannya.
Chalik mengatakan, laporan tersebut bertujuan meminta kejelasan hukum, terutama mengenai identitas investor yang disebut dalam dokumen, keberadaan transaksi pendanaan, dan dasar penghitungan penalti yang diajukan dalam gugatan.
Menurut dia, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan setiap dokumen yang digunakan dalam proses peradilan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak ingin membuat kesimpulan sendiri. Biarkan penyidik menguji dokumen, menelusuri transaksi keuangan, dan meminta keterangan pihak-pihak terkait berdasarkan fakta dan alat bukti,” kata Chalik.
Pihak pelapor juga meminta penyidik mengklarifikasi perubahan keterangan mengenai keberadaan Bukti P-5, dari sebelumnya dinyatakan hilang atau terselip hingga kemudian dicabut dalam persidangan berikutnya.
Laporan 15 November tersebut merupakan laporan polisi keempat yang menurut pihak pelapor berkaitan dengan rangkaian persoalan ini. Tiga laporan sebelumnya tercatat pada 8 Mei, 18 Mei, dan 3 Oktober 2026 di Polres Metro Jakarta Pusat.
Dalam laporannya, pihak James Tono meminta dugaan tersebut diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 391 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Meski demikian, ada atau tidaknya unsur tindak pidana tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan laporan pihak tertentu. Penilaiannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.
Chalik berharap kepolisian menangani laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan. Ia menilai kejelasan mengenai dokumen, transaksi pendanaan, serta dasar klaim dalam gugatan penting bagi kepastian hukum.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan dari Sally Chandra maupun kuasa hukumnya mengenai laporan tersebut dan perkembangan pencabutan Bukti P-5.
Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat memberikan kejelasan atas persoalan tersebut. Seluruh pihak tetap memiliki hak untuk menyampaikan keterangan dan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.





