MEDIAPESAN.COM | Jakarta – Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) melakukan audiensi dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) di Kantor Pusat ABPEDNAS, Jalan Gudang Peluru Raya, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi nasional dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
Delegasi SMSI dipimpin langsung Ketua Umum Firdaus bersama Sekretaris Jenderal Makali Kumar, Bendahara Iwan Jalaluddin, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat Taufiqurochman. Sementara dari pihak ABPEDNAS hadir Ketua Dewan Pengawas Reda Manthovani, Ketua Umum Indra Utama, dan Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana.
- Iklan Google -
Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus memaparkan perkembangan organisasi yang berdiri sejak 7 Maret 2017 dan kini menjadi salah satu konstituen Dewan Pers. Saat ini, SMSI disebut memiliki 3.181 perusahaan media siber yang tersebar di 35 provinsi serta ratusan kabupaten dan kota di Indonesia.
Firdaus mengatakan, jaringan media anggota SMSI siap mendukung penyebarluasan informasi pembangunan desa dan penguatan komunikasi publik di daerah.
“Kami beraudiensi dengan DPP ABPEDNAS untuk bersilaturahmi sekaligus membangun sinergi dan kerja sama dalam mendukung program-program penguatan aspirasi masyarakat serta tata kelola pemerintahan desa,” ujar Firdaus.
Jasa Pembuatan Website Berita
Menurutnya, keberadaan jaringan media SMSI di berbagai daerah menjadi modal penting dalam mendukung publikasi program-program strategis ABPEDNAS, termasuk edukasi publik dan fungsi kontrol sosial sesuai Undang-Undang Pers.
“Kami siap mendukung dan berkolaborasi dengan ABPEDNAS di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam penyebarluasan informasi pembangunan desa melalui media-media anggota SMSI di daerah,” katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Reda Manthovani menyambut positif kunjungan pengurus pusat SMSI. Ia menilai penguatan desa merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa dan negara.
- Iklan Google -
“BPD harus menjadi garda terdepan dalam memastikan pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Reda.
Reda juga menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mendukung penguatan kelembagaan desa melalui pendampingan yang profesional dan berintegritas.
“Desa yang kuat membutuhkan kelembagaan yang kuat. Kejaksaan dan semua pihak, termasuk SMSI, dapat mendampingi ABPEDNAS agar seluruh proses pengawasan dan kemitraan berjalan profesional serta berintegritas,” katanya.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana menyebut kerja sama dengan SMSI menjadi bagian dari implementasi hasil Rapat Pimpinan Nasional ABPEDNAS dalam memperkuat kelembagaan dan sinergi nasional.
Menurutnya, kolaborasi dengan organisasi pers dibutuhkan untuk membangun opini publik yang positif terkait pembangunan desa dan penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Kerja sama dengan SMSI menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan dan membangun gotong royong dalam menjaga desa serta membangun Indonesia,” ujar Adhitya.
Dalam kesempatan itu, ABPEDNAS juga mengungkapkan telah menjalankan program kreatif pengawasan desa melalui lomba film pendek bertema “Jaksa Garda Desa” dengan total hadiah mencapai ratusan juta rupiah.
Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama serta komitmen kedua organisasi untuk menindaklanjuti kerja sama konkret dengan melibatkan pengurus daerah masing-masing di seluruh Indonesia.
