MEDIA PESAN | NAMLEA – Aktivitas pertambangan sinabar tanpa izin di kawasan Wasboli, Desa Kailey, Kecamatan Teluk Kailey, Kabupaten Buru, Maluku, mulai menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Kepolisian didesak mengusut tidak hanya aktivitas penambangan, tetapi juga jaringan pemodal dan pembeli yang diduga berada di balik perdagangan mineral tersebut.
Sumber dari kalangan penegak hukum mengatakan, aparat masih mengumpulkan informasi dan data terkait sejumlah pihak yang diduga berperan sebagai pemodal maupun pembeli batu sinabar dan hasil pengolahannya berupa merkuri atau air perak.
“Kami masih terus mengumpulkan data para pembeli dan pemodal. Kami akan melakukan pendalaman. Jika datanya sudah lengkap, tinggal dilakukan penangkapan,” kata sumber tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah pemodal yang diduga berasal dari luar Pulau Buru membeli batu sinabar untuk kemudian diolah menjadi merkuri. Namun, identitas dan keterlibatan pihak-pihak tersebut masih memerlukan verifikasi melalui penyelidikan aparat.
Desakan agar Polres Buru mengusut jaringan perdagangan itu menguat seiring kekhawatiran bahwa penindakan hanya menyasar masyarakat yang bekerja sebagai penambang, sementara pihak yang diduga membiayai, menampung, mengolah, dan membeli material tersebut belum tersentuh.
Selain persoalan legalitas pertambangan, pengolahan sinabar menjadi merkuri juga menimbulkan risiko lingkungan dan kesehatan. Merkuri merupakan logam berat beracun yang dapat mencemari tanah dan air serta membahayakan masyarakat apabila tidak dikelola sesuai standar keselamatan.
Penambangan mineral tanpa izin dapat dijerat Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Polres Buru diharapkan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap aliran perdagangan, sumber pendanaan, serta pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam aktivitas pertambangan sinabar ilegal tersebut.
