mediapesan.com – Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (HIPMASU) kembali menggelar aksi unjuk rasa Jilid II pada Selasa (18/3/2025), menuntut transparansi dalam proses tender Event Organizer (EO) Ramadan Fair XIX di Kota Medan.
Massa aksi menggelar demonstrasi di tiga lokasi, yaitu Kantor Walikota Medan, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, serta Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
Aksi ini berfokus pada dugaan praktik nepotisme dalam proses lelang yang dimenangkan oleh CV Yohara Gemilang dengan anggaran sebesar Rp4,9 miliar.
HIPMASU menuding Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Medan sengaja mengarahkan kemenangan tender kepada perusahaan tersebut, meskipun penawaran yang diajukan lebih tinggi dibandingkan peserta lainnya.
- Advertisement -
Tuntutan HIPMASU: Usut Dugaan Kongkalikong Tender
Ketua Umum HIPMASU, Muda Harahap, menegaskan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial.
Kami hadir kemari untuk mengawal transparansi anggaran dan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Kami menduga ada praktik nepotisme oleh Kadisdikbud Kota Medan dalam menetapkan pemenang tender Ramadan Fair XIX senilai hampir Rp5 miliar, ujar Muda dalam orasinya.
Massa HIPMASU menyoroti kejanggalan dalam proses tender yang mereka nilai tidak transparan.
Berdasarkan informasi di website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Medan, penawaran CV Yohara Gemilang lebih tinggi dibandingkan penawar lain.
Namun, perusahaan tersebut tetap diumumkan sebagai pemenang, bahkan mulai melakukan pemasangan kerangka tenda saat proses lelang masih berada dalam masa sanggah.
Beberapa tuntutan utama yang disampaikan HIPMASU meliputi:
1. Mendesak Kejatisu dan Kapolda Sumut untuk memanggil serta memeriksa Kadisdikbud Kota Medan terkait dugaan kecurangan dalam proyek Ramadan Fair XIX.
2. Meminta penyidik Kejatisu dan Kapolda Sumut segera mengusut pimpinan CV Yohara Gemilang guna memastikan tidak ada praktik korupsi dalam pemenangan tender.
3. Menyerukan Walikota Medan untuk mengevaluasi jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan atas dugaan kongkalikong dalam penetapan pemenang tender.
Kericuhan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor Walikota Medan tidak mendapatkan tanggapan dari pejabat terkait.
Setelah lebih dari satu jam berorasi tanpa respons, massa HIPMASU melanjutkan demonstrasi ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.
Saat tiba di lokasi, massa kembali berorasi. Namun, situasi sempat memanas ketika terjadi keributan antara mahasiswa dan oknum petugas dinas.
Insiden tersebut menyebabkan salah seorang peserta aksi mengalami luka gores di bagian tangan.
Meski demikian, massa tetap bertahan dan menunggu perwakilan dinas untuk memberikan tanggapan.
Akhirnya, mereka diterima oleh Kabag Kebudayaan Disdikbud Kota Medan, Andi, yang menyampaikan bahwa pimpinan dinas sedang tidak berada di tempat.
Saya tadi dihubungi pimpinan untuk menemui teman-teman. Untuk menanggapi persoalan ini, akan dikoordinasikan dengan Tim Pokja, ujar Andi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kota Medan terkait tuntutan yang diajukan HIPMASU.
Massa aksi menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik.
