Bupati Enrekang Pimpin HKTI, Pertanian Jadi Agenda Bersama

Reporter Burung Hantu
Bupati Enrekang H. Muh. Yusuf Ritangnga pimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Enrekang periode 2026–2031. (ft/ho)

MEDIA PESAN – Bupati Enrekang H. Muh. Yusuf Ritangnga resmi memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Enrekang periode 2026–2031.

Yusuf dilantik bersama jajaran pengurus HKTI kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Abdul Kadir Karding di Four Points by Sheraton Makassar, 4 September 2026.

Dalam kepengurusan tersebut, Yusuf didampingi Ikbar Ashadi sebagai sekretaris dan Muh. Naim sebagai bendahara.

- Iklan Google -

Yusuf mengatakan HKTI perlu menjadi ruang bersama untuk memperkuat perjuangan dan pengembangan sektor pertanian, terutama dalam mempertemukan kepentingan petani dengan agenda pembangunan daerah.

“HKTI menjadi wadah, menjadi ruang bersama untuk memikirkan, mewujudkan dan berjuang untuk kemajuan sektor pertanian,” kata Yusuf.

Pelantikan tersebut juga memperlihatkan keterlibatan sejumlah unsur pemerintahan, legislatif dan tokoh masyarakat dalam organisasi yang membawa kepentingan petani.

IMG 20261006 WA0482
(ft/ho).

Karding mengatakan keterlibatan berbagai elemen tersebut merupakan modal untuk memperkuat posisi HKTI sebagai wadah perjuangan petani sekaligus mitra pemerintah dalam pembangunan pertanian.

Jasa Website & Artikel SEO
Jasa Website & Artikel SEO

Ia juga menekankan pentingnya peran HKTI dalam memperjuangkan kepentingan petani di tengah kebutuhan untuk memperkuat sektor pertanian nasional.

Menurut Karding, posisi HKTI semakin strategis dengan dukungan Presiden RI Prabowo Subianto yang disebut menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina HKTI.

Bagi Enrekang, kepemimpinan Yusuf menempatkan organisasi petani tersebut berdampingan dengan agenda pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor yang menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat.

- Iklan Google -

Tantangannya bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi memastikan kepentingan petani tetap menjadi bagian dari pembahasan ketika kebijakan pertanian dan pembangunan daerah dirumuskan.

(ijy)
Bagikan Berita Ini
Tinggalkan Ulasan

Tinggalkan Ulasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *