Oleh: Wulan Syaniria, Program Studi Manajemen, Universitas Pamulang.
Pengalaman di lingkungan kerja toxic memperlihatkan pentingnya manajemen SDM yang profesional, pemenuhan hak karyawan, komunikasi sehat, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab.
Perusahaan menuntut karyawan bekerja secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. Namun, tuntutan tersebut seharusnya berjalan beriringan dengan tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, memberikan hak pekerja, serta menerapkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang adil.
Keberhasilan perusahaan tidak semestinya hanya diukur dari keuntungan, pertumbuhan bisnis, atau pencapaian target operasional. Cara perusahaan memperlakukan karyawan juga menjadi bagian penting dalam menilai kualitas manajemennya.
Manajemen sumber daya manusia (MSDM) memiliki peran strategis dalam memastikan hubungan antara perusahaan dan tenaga kerja berjalan secara profesional. Hasibuan (2016) menjelaskan bahwa MSDM berkaitan dengan pengaturan hubungan dan peranan tenaga kerja untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, karyawan bukan sekadar tenaga operasional, melainkan bagian penting dari keberlangsungan perusahaan.
Namun, prinsip tersebut tidak selalu diterapkan dalam praktik.
Jam kerja panjang dan persoalan pemenuhan hak
Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan yang dalam tulisan ini disebut PT X. Saya bergabung pada 2022, satu bulan setelah menyelesaikan pendidikan sekolah, sebagai staf administrasi.
Pada awalnya, lingkungan kerja terlihat cukup kondusif. Namun, seiring waktu, saya mulai menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan tenaga kerja.
Salah satu yang paling terasa adalah pengaturan jam kerja. Karyawan bekerja enam hari dalam seminggu, mulai pukul 10.00 hingga 20.00, dengan dua kali waktu istirahat masing-masing sekitar 45 menit.
Persoalan muncul ketika jam operasional berakhir, tetapi karyawan belum diperbolehkan pulang sebelum seluruh pelanggan selesai dilayani. Kondisi tersebut membuat waktu kerja kerap berlangsung hingga larut malam, bahkan terkadang mendekati tengah malam.
Pada awalnya, pekerjaan lembur masih mendapatkan pembayaran. Namun, dalam perkembangannya, pembayaran gaji mulai terlambat dan pekerjaan tambahan hingga malam tidak lagi memperoleh kompensasi sebagaimana mestinya.
Karyawan juga diwajibkan bekerja pada hari libur nasional yang diperlakukan seperti hari kerja biasa, tanpa tambahan upah menurut pengalaman saya.
Praktik tersebut perlu dilihat dalam kerangka perlindungan ketenagakerjaan. PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur ketentuan waktu kerja, termasuk pola enam hari kerja dengan batas tujuh jam sehari dan 40 jam seminggu. Sementara itu, Pasal 85 UU Nomor 13 Tahun 2003 pada prinsipnya mengatur larangan mempekerjakan pekerja pada hari libur resmi, dengan pengecualian tertentu dan kewajiban membayar upah lembur apabila pekerja dipekerjakan sesuai ketentuan.
Aturan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan operasional perusahaan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak pekerja.
Penempatan karyawan dan kepemimpinan yang bermasalah
Persoalan lain berkaitan dengan pembagian tugas dan penempatan karyawan. Pekerjaan kerap berubah mengikuti keputusan manajer, sementara batas tanggung jawab masing-masing posisi tidak selalu dijelaskan secara memadai.
Penilaian kinerja dan penempatan jabatan juga dirasakan kurang objektif. Saya pernah melihat karyawan berlatar belakang pendidikan S1 Manajemen ditempatkan di bagian administrasi, sementara karyawan lulusan SMA ditempatkan di bagian HRD.
Tentu saja, tingkat pendidikan bukan satu-satunya ukuran kompetensi seseorang. Pengalaman dan kemampuan praktis juga memiliki peran penting. Namun, perusahaan tetap perlu memastikan bahwa penempatan karyawan didasarkan pada kompetensi, pengalaman, dan kesesuaian tanggung jawab pekerjaan.
Dalam perspektif MSDM, perekrutan dan penempatan hanyalah sebagian dari proses pengelolaan tenaga kerja. Perusahaan juga bertanggung jawab mengembangkan kemampuan karyawan, memberikan kompensasi yang layak, menjaga hubungan industrial, serta memperhatikan kesejahteraan pekerja.
Ketika pembagian tugas tidak jelas, pembayaran hak terlambat, dan penilaian kinerja dipandang subjektif, persoalannya tidak lagi sebatas ketidaknyamanan individu. Kondisi tersebut dapat menunjukkan kelemahan dalam sistem manajemen perusahaan.
Ketika komunikasi berubah menjadi tekanan
Hubungan antara karyawan dan manajemen juga menjadi persoalan tersendiri.
Dalam pengalaman saya, pihak manajemen beberapa kali memeriksa telepon genggam karyawan. Sekelompok karyawan bahkan pernah diberhentikan setelah percakapan mereka dalam grup WhatsApp dianggap menyinggung pihak manajemen. Selain itu, pernah muncul ancaman bahwa telepon karyawan dapat disadap.
Dalam situasi lain, saya bersama beberapa rekan kerja ikut terseret dalam konflik yang melibatkan rekan satu divisi dan menerima ucapan kasar dari pihak manajemen.
Pengalaman tersebut membuat komunikasi di tempat kerja terasa tidak sehat. Karyawan menjadi sulit menyampaikan pendapat secara terbuka karena khawatir respons yang diterima justru berupa tekanan atau konsekuensi terhadap pekerjaan mereka.
Padahal, komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan organisasi. Hubungan kerja yang sehat membutuhkan keterbukaan, penghormatan terhadap privasi, serta mekanisme penyelesaian konflik yang profesional.
Pengawasan karyawan memang diperlukan untuk menjaga produktivitas dan kepentingan perusahaan. Namun, pengawasan seharusnya memiliki batas, tujuan yang jelas, dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan kinerja tidak semestinya berubah menjadi tekanan personal.
Kegagalan menjalankan fungsi manajemen
Jika dianalisis menggunakan konsep POAC yang dikembangkan George R. Terry, persoalan tersebut dapat dilihat melalui empat fungsi utama manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling.
Pada aspek planning, perusahaan perlu memiliki perencanaan tenaga kerja dan operasional yang realistis agar kebutuhan pelayanan tidak terus-menerus membebani karyawan di luar waktu kerja.
Pada aspek organizing, pembagian tugas, kewenangan, dan penempatan karyawan harus disusun berdasarkan kebutuhan organisasi serta kompetensi tenaga kerja.
Pada aspek actuating, pemimpin seharusnya mampu memberikan arahan, motivasi, dan membangun hubungan kerja yang saling menghargai. Kepemimpinan yang lebih banyak mengandalkan tekanan berisiko menciptakan ketakutan, bukan komitmen.
Sementara itu, pada aspek controlling, evaluasi seharusnya dilakukan berdasarkan standar kinerja yang terukur dan transparan. Pengawasan yang tidak objektif justru dapat memperburuk hubungan antara manajemen dan karyawan.
Keempat fungsi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memberikan instruksi, tetapi juga oleh kualitas sistem yang mendukung pelaksanaan pekerjaan.
Lingkungan kerja toxic dan risiko terhadap bisnis
Lingkungan kerja yang tidak sehat bukan hanya persoalan hubungan antarkaryawan atau konflik antara pekerja dan atasan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi produktivitas dan keberlangsungan bisnis.
Karyawan yang terus-menerus mengalami tekanan, merasa tidak dihargai, atau tidak memperoleh haknya secara layak berpotensi kehilangan motivasi kerja. Jika dibiarkan, perusahaan dapat menghadapi peningkatan pengunduran diri, kesulitan mempertahankan tenaga kerja berpengalaman, serta terganggunya kegiatan operasional.
Persoalan semakin terlihat ketika jumlah karyawan yang mengundurkan diri meningkat. Dalam pengalaman saya, perusahaan kemudian mengubah ketentuan penalti pengunduran diri dari satu bulan gaji menjadi tiga bulan gaji. Perubahan tersebut disampaikan tanpa persetujuan karyawan.
Perusahaan juga tidak menyediakan fasilitas kesejahteraan yang memadai, termasuk jaminan kesehatan.
Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan perlindungan pekerja. Kebijakan yang dibuat untuk mempertahankan karyawan perlu mempertimbangkan kepastian hukum, transparansi, dan prinsip hubungan kerja yang adil.
Perusahaan mungkin dapat mempertahankan operasional dalam jangka pendek melalui tekanan dan aturan yang ketat. Namun, pendekatan semacam itu berisiko menimbulkan persoalan yang lebih besar apabila tidak disertai pengelolaan SDM yang baik.
Pengalaman yang mengubah cara pandang tentang pekerjaan
Saya akhirnya mengalami pemutusan kontrak dua bulan sebelum masa kontrak berakhir. Di luar dugaan, peristiwa tersebut justru membuat saya merasa lega.
Pengalaman bekerja di PT X memberikan pelajaran bahwa pekerjaan seharusnya tidak selalu identik dengan tekanan, rasa takut, dan ketidakpastian.
Setelah bekerja di perusahaan lain, saya merasakan perbedaan yang cukup besar. Lingkungan kerja yang lebih nyaman, komunikasi yang baik, dan perlakuan yang menghargai karyawan membuat saya memahami bahwa produktivitas dapat dibangun melalui hubungan profesional yang sehat.
Pengalaman tersebut juga mengubah cara saya memandang manajemen sumber daya manusia. MSDM bukan hanya tentang bagaimana perusahaan mengatur karyawan agar target tercapai, tetapi juga bagaimana perusahaan menciptakan kondisi yang memungkinkan karyawan berkembang dan bekerja secara optimal.
Pada akhirnya, perusahaan perlu memahami bahwa tenaga kerja bukan sekadar komponen biaya atau alat produksi. Mereka adalah bagian dari organisasi yang memiliki hak, kemampuan, dan kontribusi terhadap pertumbuhan bisnis.
Perusahaan yang ingin mempertahankan produktivitas jangka panjang perlu membangun sistem kerja yang transparan, membayar hak karyawan tepat waktu, menerapkan pembagian tugas secara jelas, melakukan evaluasi objektif, serta menyediakan perlindungan dan kesejahteraan yang layak.
Keberhasilan perusahaan tidak cukup diukur dari seberapa besar target yang berhasil dicapai. Ukuran lainnya adalah bagaimana target tersebut dicapai dan bagaimana orang-orang di dalam organisasi diperlakukan.
Sebab, perusahaan dapat memiliki strategi bisnis yang baik, tetapi tanpa manajemen manusia yang bertanggung jawab, keberhasilan tersebut akan sulit dipertahankan. (*)
—





