PN Makassar Kabulkan Eksepsi Keluarga Tunggeleng dalam Sengketa Tanah Jalan Bacan

Reporter Burung Hantu
Tim kuasa hukum keluarga Tunggeleng menyambut putusan PN Makassar yang mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak dalam sengketa tanah Jalan Bacan. (ft/sh/ho)

MEDIAPESAN | MAKASSAR, 20 November 2026 – Pengadilan Negeri (PN) Makassar mengabulkan eksepsi keluarga Tunggeleng terkait gugatan kurang pihak dalam perkara sengketa tanah dan bangunan di Jalan Bacan Nomor 102, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Namun, pengadilan juga menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan pihak keluarga Tunggeleng tidak dapat diterima.

Putusan perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Mks tersebut dibacakan pada Kamis (19/11/2026).

Majelis hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I hingga Tergugat IV serta Turut Tergugat II mengenai exceptio plurium litis consortium, yakni keberatan atas tidak lengkapnya pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan.

- Iklan Google -

Konsekuensinya, gugatan para penggugat yang dipimpin Jap Jetty dan pihak lainnya dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO).

Kuasa hukum keluarga Tunggeleng, Ratna Kahali dan Muhammad Sirul Haq, menyambut putusan tersebut sebagai hasil positif dari pembelaan hukum yang mereka ajukan.

“Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi kami mengenai gugatan kurang pihak. Konsekuensinya, gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima,” kata Ratna dalam keterangan pers, Jumat (20/11/2026).

Meski demikian, Ratna menegaskan putusan tersebut tidak berarti pengadilan telah menentukan secara final kepemilikan tanah dan bangunan yang disengketakan.

Jasa Website & Artikel SEO
Jasa Website & Artikel SEO

Menurut dia, putusan tersebut berkaitan dengan aspek formil gugatan, bukan penyelesaian seluruh pokok perkara mengenai hak kepemilikan objek sengketa.

“Kami menghormati putusan Majelis Hakim, termasuk putusan terhadap gugatan rekonvensi yang juga dinyatakan tidak dapat diterima,” ujarnya.

Muhammad Sirul Haq mengatakan tim kuasa hukum siap menghadapi kemungkinan banding yang diajukan pihak Jap Jetty dan para penggugat lainnya.

Jika banding diajukan, pihaknya akan menyusun kontra memori banding dengan mempertahankan argumentasi hukum mengenai gugatan kurang pihak.

- Iklan Google -

Sirul mengatakan keluarga Tunggeleng sebelumnya telah mengajukan sejumlah dokumen terkait riwayat tanah, pewarisan, sertifikat hak atas tanah, serta dokumen yang menurut pihaknya menunjukkan adanya hubungan sewa-menyewa antara keluarga pemilik terdahulu dan pendahulu pihak penggugat.

Baca Juga:  Jaksa Keliru? Kesalahan dalam Surat Tuntutan Terungkap di Sidang Pledoi

Dia menilai penguasaan fisik atas bangunan tidak serta-merta membuktikan kepemilikan.

“Penguasaan berdasarkan hubungan sewa-menyewa berbeda dengan penguasaan berdasarkan hak milik. Persoalan tersebut harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah,” katanya.

Gugatan balik juga tidak diterima

Dalam amar putusannya, majelis hakim juga menyatakan tuntutan provisi para penggugat tidak dapat diterima.

Sementara dalam rekonvensi, gugatan balik yang diajukan keluarga Tunggeleng juga dinyatakan tidak dapat diterima.

Majelis hakim menghukum para penggugat konvensi atau para tergugat rekonvensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1,77 juta.

Dengan demikian, meskipun eksepsi keluarga Tunggeleng dikabulkan, kedua gugatan dalam perkara tersebut sama-sama tidak diterima pengadilan.

Valga Tunggeleng, perwakilan keluarga yang berkepentingan terhadap objek sengketa, mengatakan pihaknya menghargai putusan tersebut dan akan terus memperjuangkan kepentingan keperdataan keluarga melalui jalur hukum.

“Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara adil, berdasarkan bukti dan hukum, bukan melalui tekanan ataupun tindakan di luar mekanisme hukum,” kata Valga.

Ratna Kahali dan Sirul mengatakan masih akan mempelajari pertimbangan lengkap majelis hakim setelah memperoleh salinan resmi putusan.

Tim kuasa hukum juga akan mengevaluasi langkah hukum terkait putusan rekonvensi serta mempersiapkan pembelaan apabila pihak penggugat mengajukan banding.

Hingga Jumat (20/11/2026), belum tercantum keterangan mengenai tanggal berkekuatan hukum tetap (BHT) dalam informasi putusan yang disampaikan tim kuasa hukum.

Karena itu, putusan tersebut belum dapat dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Perkara ini menjadi perhatian dalam aspek hukum acara perdata, terutama mengenai kelengkapan pihak dalam gugatan dan perbedaan antara putusan yang menyangkut persyaratan formil dengan putusan yang menyelesaikan pokok sengketa kepemilikan.

(*/red)
Bagikan Berita Ini
Tinggalkan Ulasan

Tinggalkan Ulasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *