mediapesan.com | Dalam sebuah upaya untuk meningkatkan mutu layanan dasar bagi warga negara, Pelaksana harian (Plh.) Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Zamzani B. Tjenreng, memimpin rapat koordinasi yang berfokus pada penyelarasan mutu layanan dasar indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesehatan.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Praja Bhakti Utama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, menggambarkan komitmen serius dalam memastikan bahwa setiap warga negara mendapat akses pelayanan dasar yang layak, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam sesi rapat tersebut, Zamzani menggarisbawahi pentingnya PP Nomor 2 Tahun 2028 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan dasar minimal yang berkualitas.
Lebih lanjut, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi pedoman yang jelas dalam menentukan mutu layanan dasar.
- Advertisement -
Pelayanan dasar bukan sekadar sebuah tugas, tapi tanggung jawab untuk memastikan kehidupan yang layak bagi setiap warga negara, ungkap Zamzani.
Namun, dalam implementasinya, terdapat kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya aparatur dan sarana prasarana di daerah-daerah sulit.
Untuk mengatasi hal ini, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri telah merancang e-SPM, sebuah sistem pelaporan berbasis web yang diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam melaporkan data dan informasi terkait penerapan SPM.
Rapat koordinasi ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga langkah konkret dalam memperbaiki mutu layanan dasar.
Usai rapat, berita acara disusun bersama sebagai bukti komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Langkah selanjutnya adalah mentransformasikan hasil rapat ke dalam aplikasi program SPM, sebagai bentuk implementasi nyata dari kesepakatan yang dicapai.
Dengan demikian, rapat koordinasi ini tidak hanya sekadar pertemuan rutin, melainkan momentum untuk membangun fondasi yang kokoh dalam meningkatkan mutu layanan dasar, demi kesejahteraan bersama. ***
