Masyarakat Blok Tanamalia tegas tolak fasilitas tambang PT Vale Indonesia, (23/7/2024).
SHARE
mediapesan.com | Masyarakat Blok Tanamalia kembali menunjukkan ketegasan mereka dengan menolak kehadiran fasilitas tambang milik PT Vale Indonesia.
Konflik yang berlarut-larut ini menunjukkan belum adanya titik terang antara masyarakat dan perusahaan.
Ali Kamri Nawir, salah satu tokoh masyarakat di Loeha Raya, menyatakan dengan tegas bahwa wilayah tersebut adalah satu-satunya tempat hidup mereka.
Tidak ada lagi jalan bagi PT Vale masuk di Loeha Raya. PT Vale seharusnya menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan karena Tanamalia bukan lagi kawasan yang bebas. Kawasan ini adalah satu-satunya tempat hidup masyarakat Loeha Raya. PT Vale jangan merusak kehidupan masyarakat, tegasnya.
- Advertisement -
Jasa Backdrop Jogja
Ali Kamri juga mengkritik keterlibatan TNI dan Polri yang mengawal aktivitas PT Vale Indonesia, yang menurutnya bertentangan dengan fungsi mereka sebagai pelindung masyarakat.
Kami juga meminta kepada aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut kami tidak sesuai dengan fungsi mereka sebagai pelindung masyarakat. Kami melihat aparat keamanan turut mengawal fasilitas ini masuk, bukankah seharusnya mereka melindungi masyarakat, kata Ali Kamri.
Selain itu, Ali Kamri meminta PT Vale Indonesia untuk segera menghentikan aktivitas mereka di Loeha Raya karena mengganggu kegiatan para petani.
Kami berharap PT Vale Indonesia menghentikan segala bentuk aktivitas ataupun niat melakukan eksplorasi karena ini sangat mengganggu aktivitas kami sebagai petani. Kami merasa gelisah, resah, dan was-was. Mereka melakukan intimidasi namun selalu menutup-nutupinya. Kita juga mengetahui bahwa ini bentuk intimidasi yang didukung oleh pemerintah (kehutanan dan aparat negara), tambahnya.
Hasmah Kaso, seorang petani perempuan dari Loeha Raya, juga menyuarakan keresahannya. Ia menyoroti truk pengangkut bahan bakar yang masuk ke wilayah perkebunan masyarakat, membuat para petani dan perempuan resah.
Kami sebagai petani perempuan resah melihat mobil truk untuk mengangkut bahan bakar masuk ke dalam wilayah masyarakat. Sejak tahun 2023, pasca demonstrasi yang dilakukan masyarakat, PT Vale Indonesia menyampaikan tidak akan ada kegiatan di Blok Tanamalia. Namun sekarang mereka malah mau memasukkan fasilitas di wilayah Loeha Raya. Ini yang membuat kami resah, ujar Hasmah Kaso.
Zulfaningsih HS, Kepala Divisi Perlindungan Ekosistem Hutan WALHI Sulsel, menambahkan bahwa PT Vale Indonesia seharusnya menjalankan kebijakan perusahaan internasional tentang Environmental and Social Governance (ESG).
Kebijakan perusahaan internasional atau ESG tidak dijalankan oleh PT Vale Indonesia. Kegiatan eksplorasi yang dijalankan tanpa proses konsultasi publik telah melanggar aturan perusahaan sendiri, kata Zulfaningsih.
Oleh karena itu, Zulfaningsih meminta pemerintah untuk segera melakukan moratorium izin pertambangan nikel milik PT Vale Indonesia agar tidak tercipta konflik berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan.
Dengan melihat potensi konflik antara masyarakat Loeha Raya dengan PT Vale Indonesia akan semakin membesar, maka kami meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan moratorium izin pertambangan PT Vale Indonesia di Blok Tanamalia, pungkas Zulfaningsih dalam siaran persnya.
Masyarakat Blok Tanamalia tetap bersikukuh pada pendirian mereka untuk menjaga wilayah mereka dari eksplorasi tambang yang dianggap merusak lingkungan dan kehidupan sosial mereka.
