MEDIAPESAN.COM | Makassar – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan dalam beberapa hari terakhir telah berkembang dari persoalan distribusi menjadi persoalan tata kelola pelayanan dasar.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam penyaluran BBM saat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU pada 10 September 2026. Temuan tersebut menambah tekanan terhadap Pertamina Patra Niaga yang tengah berupaya mengatasi meningkatnya permintaan, khususnya terhadap Pertalite.
Pada Sabtu (12/9) pagi, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra bertemu dengan organisasi kepemudaan dan mahasiswa untuk menjelaskan kondisi operasional perusahaan.
Dalam pertemuan itu, Pertamina Patra Niaga mengakui situasi di sejumlah SPBU telah sangat padat. Beberapa SPBU bahkan disebut beroperasi selama 24 jam. Perusahaan juga menyatakan akan menambah kuota Pertalite sebanyak 16.000 kiloliter pada Minggu (13/9).
Namun, tambahan pasokan tersebut belum menjamin antrean di setiap SPBU segera berakhir.
Ketimpangan permintaan
Badan Koordinasi HMI Sulawesi Selatan menilai persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan keterbatasan stok, tetapi juga berkaitan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat.
Berdasarkan paparan data Pertamina Patra Niaga yang dianalisis HMI, terjadi perbedaan tren antara konsumsi BBM bersubsidi dan nonsubsidi.
Harga Pertamax pada Juni 2026 meningkat menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Dexlite mencapai Rp19.700 per liter. Dalam periode Juni hingga September, penjualan Pertamax dan Dexlite di wilayah Sulawesi Selatan disebut mengalami penurunan hingga sekitar 400.000 liter.
HMI menilai perubahan harga tersebut menunjukkan semakin besarnya tekanan daya beli masyarakat dan pergeseran konsumsi ke Pertalite.
Jika pola tersebut dapat diproyeksikan sebelumnya, Pertamina semestinya dapat mengantisipasi peningkatan permintaan Pertalite dan menyesuaikan distribusi sebelum antrean berkembang luas.
Tuntutan transparansi
Ketua Umum Badko HMI Sulsel, Asrullah Dimas, mendesak Pertamina Patra Niaga membuka data penyaluran BBM di setiap SPBU di Sulawesi Selatan.
Menurut HMI, klaim bahwa stok BBM mencukupi tidak cukup untuk menjawab keresahan publik tanpa data yang dapat diverifikasi.
Organisasi mahasiswa itu meminta sistem digital Pertamina dikembangkan menjadi sarana keterbukaan informasi, bukan hanya alat pengendalian pembelian BBM bersubsidi.
MyPertamina, misalnya, dinilai dapat dikembangkan dengan informasi ketersediaan stok secara real-time, panjang antrean dan perkiraan waktu pengisian kembali stok di SPBU.
Transparansi tersebut dinilai dapat membantu masyarakat menentukan lokasi pengisian, mengurangi penumpukan kendaraan dan mencegah pembelian secara panik.
Pemeriksaan SPBU dan ancaman aksi
HMI juga meminta temuan inspeksi Pemprov Sulsel ditindaklanjuti. Pertamina Patra Niaga dan aparat penegak hukum diminta menindak tegas apabila ditemukan penimbunan atau penyelewengan BBM bersubsidi.
Selain itu, pemerintah daerah diminta menata antrean untuk memastikan kendaraan umum dan distribusi logistik tidak ikut terdampak.
Badko HMI Sulsel memberikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan Pertamina, termasuk pembukaan data stok dan penyaluran BBM di seluruh SPBU dalam waktu 2 x 24 jam, optimalisasi MyPertamina sebagai sistem informasi stok secara real-time, serta evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
HMI juga meminta Pemprov dan DPRD Sulsel membentuk satuan tugas pengawasan distribusi energi terpadu dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Jika tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, HMI Sulsel menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa serentak dan memblokade titik-titik vital distribusi Pertamina di Sulawesi Selatan.
Persoalan antrean BBM kini menempatkan pemerintah dan Pertamina pada pertanyaan yang lebih besar: bukan hanya apakah pasokan tersedia, tetapi apakah masyarakat dapat mengetahui di mana stok berada, bagaimana distribusinya dan mengapa pasokan tidak mampu mengikuti perubahan permintaan.
