mediapesan.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Makassar menyampaikan kritik terhadap tindakan Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, yang terlihat memarahi pengendara di jalan karena pelanggaran lalu lintas.
Aksi tersebut terekam dalam video yang beredar luas di media sosial dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat.
Dalam video tersebut, Walikota turun langsung ke jalan untuk menegur pengguna kendaraan yang melanggar aturan.
Namun, gaya penyampaiannya dinilai kurang pantas oleh sebagian pihak karena mengandung kata-kata yang dianggap tidak sesuai diucapkan oleh seorang pemimpin publik.
- Advertisement -
Menanggapi hal ini, Ketua GMKI Cabang Makassar, Muh. Vicky, menyayangkan pendekatan yang diambil Walikota.
Menurutnya, penanganan pelanggaran lalu lintas seharusnya dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas, bukan dengan menunjukkan kemarahan di ruang publik.
Turunnya Pak Wali dan langsung memarahi pengendara adalah hal yang tidak harus dilakukan saat itu. Sebagai pemimpin, seharusnya tetap menjaga tutur kata kepada masyarakatnya. Pak Walikota seharusnya segera mengadakan rapat koordinasi untuk membahas kemacetan dan merumuskan solusi konkret, ujar Vicky dalam keterangan tertulis.
Vicky juga mengingatkan pemerintah kota agar lebih serius merealisasikan visi “Kota Aman, Inklusif, dan Unggul” yang kerap disampaikan Walikota.
Ia menilai bahwa hingga kini, fasilitas publik di Kota Makassar, seperti trotoar dan pedestrian, belum ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
Kita bisa lihat bersama, hampir tidak ada pedestrian yang benar-benar berfungsi di kota ini. Ini harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Makassar, tambahnya.
GMKI Makassar menegaskan bahwa kritik ini disampaikan sebagai mitra kritis pemerintah, dengan harapan agar penanganan masalah kemacetan dan infrastruktur perkotaan dapat dilakukan secara terencana, solutif, dan berpihak pada kepentingan publik.
Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi kebijakan pemerintah, sekaligus mendorong dialog yang konstruktif demi kemajuan Kota Makassar.
