LMEDIAPESAN.COM | Brebes – Pemerintah menggelar sosialisasi penanganan banjir di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa sebagai bagian dari pelaksanaan Flood Management in North Java Project (FMNJP) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi risiko banjir yang semakin meningkat akibat perubahan iklim. Selain melindungi warga dari dampak bencana, program ini diharapkan mampu menjaga produktivitas pertanian serta aktivitas ekonomi di wilayah Pantura.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Irvan Amirullah, mengatakan penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur.
- Iklan Google -
“Selain pembangunan infrastruktur, diperlukan penguatan perencanaan, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu beradaptasi terhadap risiko bencana. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan akan memberikan manfaat yang berkelanjutan,” kata Irvan.
Menurutnya, FMNJP merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia bersama Asian Development Bank (ADB) untuk meningkatkan ketahanan kawasan Pantura terhadap ancaman banjir.
Program tersebut tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan, kapasitas kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Jasa Website & Artikel SEO
Brebes menjadi salah satu daerah yang terdampak cukup besar akibat banjir. Berdasarkan data BNPB, banjir di Kecamatan Ketanggungan pada Maret 2026 merendam ratusan rumah, mengganggu akses transportasi, serta berdampak pada sektor pertanian dan peternakan.
Dalam sosialisasi itu, pemerintah juga memperkenalkan Livelihood Restoration Program (LRP) sebagai bagian dari implementasi FMNJP. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat terdampak memulihkan mata pencaharian melalui pelatihan keterampilan, penguatan kapasitas ekonomi, serta pengembangan usaha yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
Pelatihan bagi Warga Terdampak (WTD) sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Grobogan. Kabupaten Brebes dijadwalkan mengikuti pelatihan pada tahap berikutnya pada 2027.
- Iklan Google -
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, menilai keberhasilan pengendalian banjir tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Masyarakat perlu memahami bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari upaya mencegah banjir. Tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan sungai, serta tidak mengubah atau membelokkan alur sungai merupakan langkah sederhana yang memberikan dampak besar terhadap kelancaran aliran air,” ujar Eka.
