Media Pesan – Raja Maroko Mohammed VI memimpin rapat Dewan Menteri di Istana Kerajaan di Rabat pada Sabtu (17/10/2026), yang menyetujui arah kebijakan umum dan prioritas utama Rancangan Undang-Undang Keuangan (RUU Keuangan) 2027.
Kebijakan tersebut berfokus pada perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, pembangunan wilayah, ketahanan sumber daya strategis, dan penguatan daya saing ekonomi.
Menurut pernyataan resmi Kantor Kerajaan, rapat tersebut dihadiri Putra Mahkota Moulay El Hassan. Pemerintah menempatkan stabilitas makroekonomi dan pemerataan pembangunan sebagai landasan kebijakan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kinerja Publik melaporkan bahwa perekonomian Maroko diperkirakan tumbuh 4,7% pada 2026, dengan inflasi sebesar 0,7% dan defisit anggaran setara 3% dari produk domestik bruto (PDB).
RUU Keuangan 2027 menetapkan lima prioritas strategis. Pemerintah berencana memperkuat daya beli dan perlindungan sosial melalui perluasan jaminan kesehatan, peningkatan bantuan sosial langsung, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan publik, serta keberlanjutan program bantuan perumahan.
Pemerintah juga akan meluncurkan program nasional terintegrasi periode 2027–2031 untuk memperluas akses generasi muda terhadap pendidikan, pelatihan, pembiayaan usaha, dan pekerjaan layak. Program tersebut dirancang untuk menghubungkan pelatihan keterampilan dengan inkubasi bisnis, jaminan pembiayaan, dan akses pasar.
Pada aspek pembangunan wilayah, pemerintah menjadwalkan alokasi 25 miliar dirham untuk mendukung program pembangunan regional terpadu generasi baru. Kebijakan ini mencakup pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Prioritas berikutnya adalah memperkuat ketahanan air, energi, dan pangan, sekaligus meningkatkan kedaulatan digital. Agenda tersebut meliputi pengembangan energi terbarukan, hidrogen hijau, infrastruktur gas, dan sistem ketahanan pangan.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan daya saing ekonomi melalui dorongan investasi swasta berdasarkan Piagam Investasi, reformasi pusat investasi regional, serta dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan tetap menjaga stabilitas fiskal.
Presiden Persaudaraan Indonesia-Sahara Maroko (PERSISMA), Wilson Lalengke, menyambut positif arah kebijakan tersebut dan menekankan pentingnya memastikan manfaat pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penduduk di wilayah Sahara Maroko.
“Arah kebijakan anggaran 2027 yang dicanangkan oleh Pemerintah Maroko di bawah kepemimpinan Yang Mulia Raja Mohammed VI mencerminkan visi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan berkeadilan,” kata Lalengke dalam pernyataan dari Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Ia berharap alokasi anggaran pembangunan regional dan program penguatan ketahanan sumber daya dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat setempat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan, dan perbaikan layanan kesehatan.
Menurut Lalengke, pemerataan manfaat pembangunan menjadi faktor penting dalam memperkuat stabilitas nasional dan memastikan kebijakan anggaran tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi tantangan pembangunan.
Arah kebijakan tersebut juga berkaitan dengan gagasan pembangunan yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai ukuran keberhasilan ekonomi. Pendekatan kapabilitas yang dikembangkan ekonom Amartya Sen menekankan bahwa pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan PDB, tetapi juga melalui perluasan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan kehidupan yang layak.
Sementara itu, prinsip Justice as Fairness yang dikemukakan filsuf John Rawls menyoroti pentingnya pengaturan ketimpangan agar memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung.
Meski demikian, efektivitas agenda anggaran Maroko pada 2027 akan bergantung pada pelaksanaan program, ketepatan alokasi belanja, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan pemerintah memastikan manfaat pembangunan terdistribusi secara merata.
Dengan lima prioritas tersebut, Maroko berupaya mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan ketahanan nasional menghadapi ketidakpastian global.
